SuaraJogja.id - Pemkot Yogyakarta siap menerapkan moratorium pembangunan hotel baru di kawasan Sumbu Filosofi.
Kebijakan ini diambil dalam rangka mendukung mandatory Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia Tak Benda yang ditetapkan UNESCO.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY pun menyambut baik kebijakan tersebut.
Namun seiring penerapan aturan tersebut. PHRI mendesak Pemkot melakukan penertiban penginapan-penginapan ilegal.
Baca Juga: Hotel INNSIDE by Melia Yogyakarta Rayakan Anniversary Ke-8 dengan Semangat Baru Bersama GM Baru
"Selain moratorium hotel kita mohon ada penertiban pendataan homestay, kos-kosan, yang dijual harian untuk izin dan juga pajak-pajaknya," papar Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono di Yogyakarta, Jumat (23/5/2025),.
Deddy menyatakan bila moratorium tidak dibarengi dengan kebijakan penertiban penginapan, maka dikhawatirkan penginapan ilegal akan semakin menjamur di Kota Yogyakarta.
Persoalan ini bisa mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) yang akan semakin sulit dicapai.
Sebab dimungkinkan penginapan ilegal tidak membayar pajak ataupun memiliki ijin dari pemerintah daerah setempat. Deddy menyebutkan, ada sekitar 17 ribu penginapan ilegal di DIY.
Jumlah tersebut termasuk rumah yang disewakan dan indekos. Penginapan ilegal paling banyak berada di Kota Yogyakarta, kemudian Bantul, Gunung Kidul dan Kulonprogo.
Baca Juga: Lebaran Kelabu di Yogyakarta, Kebijakan Anggaran Pemerintah Bikin Daya Beli Masyarakat Anjlok
"Pasti nantinya di Kota Jogja akan lebih menjamur homestay, kos-kosan harian dan semacamnya," tandasnya.
Penertiban penginapan ilegal tersebut, lanjut Deddy sangat penting mengingat saat ini tengah diberlakukan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Bila dibiarkan, banyak wisatawan yang memilih penginapan ilegal yang seringkali memberikan harga murah saat berlibur ke DIY. Hal ini tentu mempengaruhi pasaran yang ada di sekitar Jogja.
Apalagi wisatawan tidak dikenakan pajak tambahan untuk menginap di penginapan ilegal. Kondisi ini akan semakin memperburuk okupansi hotel dan penginapan legal yang tertib membayar pajak dan perijinan seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Sertifkat Hotel, Sumber Daya Manusia (SDM) dan lainnya.
"Karenanya penindakan penginapan ilegal sangat penting karena kalau ada apa-apa, citra pariwisata jogja bisa tercoreng," ujarnya.
Moratorium hotel, lanjut Deddy sebenarnya sudah diusulkan PHRI kepada Gubernur DIY tahun lalu.
- 1
- 2
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Salaman dengan Penyerang Keturunan Brasil Rp782 Miliar Jelang Ronde 4
- Berakhir Anti-klimaks, Lika-Liku Isu Jay Idzes Dibeli Inter Milan, Fiorentina Hingga Udinese
- Hari Ini Jokowi Ultah ke-64, Poster Ucapan Selamat Ini Bikin Publik Syok: Innalillahi
- 5 Mobil Bekas 7 Seater Mulai Rp49 Jutaan: Kabin Lega, Muat Seluruh Anggota Keluarga
- 5 Mobil Bekas Seharga Motor 150 cc, Murah dan Irit Mulai Rp25 Jutaan
Pilihan
-
4 Mobil MPV Bekas Terbaik untuk Keluarga, Murah dengan Kenyamanan Ekstra
-
Daftar 4 HP Murah Spek Dewa: Terbaik buat Gaming, Lancar Multitasking
-
Fantastis! Uang Belanja Man City Rp6 Triliun Lebih Besar dari Pendapatan 5 Negara Ini
-
Rekomendasi 6 Mobil Bekas Murah Rp30 Jutaan: Nyaman dan Tangguh, Hadirkan Nuansa Klasik
-
5 Mobil Keluarga Bekas Tahun Muda: Jadi Incaran, Harga Tetap Tinggi Jika Dijual Kembali
Terkini
-
BRI Cetak Sejarah, Jadi Bank Pertama Terbitkan Social Bond, Oversubscribed Rp6,57 Triliun
-
Merchant BRI Panen Hadiah, Ada Mobil Listrik hingga Jam Tangan Pintar
-
Rekor! Mandiri Jogja Marathon 2025 Capai Puncak, 9.200 Pelari dan NDX AKA Ramaikan Prambanan
-
Lomba Lari Rasa Pasar Rakyat, Mandiri Jogja Marathon 2025 Hidupkan Ekonomi di Yogyakarta
-
Akhirnya 13 Warga Tegal Lempuyangan Setuju Bongkar Bangunan Tambahan, Satu Orang Menolak