Sekolah Rakyat Gandeng TNI/Polri, Disiplin Ala Militer untuk Anak Miskin?

Proses rekrutmen siswa untuk tahap pertama juga sudah berjalan, dimulai dari penetapan oleh kepala daerah hingga proses home visit untuk memastikan kesiapan calon siswa.

Sekolah Rakyat ini ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hingga saat ini, proses pendaftaran siswa telah mencapai sekitar 85 persen dari total target 10 ribu siswa yang akan tersebar di 100 unit Sekolah Rakyat.

Sebelumnya, Kementerian Sosial telah memastikan bahwa Sekolah Rakyat akan diresmikan dan mulai beroperasi bertepatan dengan tahun ajaran baru 2025/2026 pada Juli 2025.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa seluruh satuan tugas (Satgas) Sekolah Rakyat harus memastikan kesiapan kurikulum, calon siswa, tenaga pengajar, serta fasilitas sarana dan prasarana sebelum pembukaan sekolah.

"Dengan kesiapan yang matang, diharapkan tidak ada hambatan saat Sekolah Rakyat mulai beroperasi," ujar Agus dalam rapat koordinasi persiapan pembukaan Sekolah Rakyat yang digelar secara daring pada Selasa (10/6/2025).

Agus juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan 100 titik Sekolah Rakyat sudah harus dibuka pada tahap pertama di bulan Juli 2025, dengan rincian 63 titik pada tahap 1A dan 37 titik pada tahap 1B.

Meskipun mayoritas lokasi Sekolah Rakyat berada di area Sentra milik Kemensos, Agus menegaskan bahwa layanan Sentra yang sudah ada tidak akan terganggu.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan BUMN, PLN, dan Telkom untuk memastikan ketersediaan jaringan listrik dan internet agar pelayanan di Sentra maupun Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal," jelasnya.

Baca Juga: Program Sekolah Rakyat Tinggal Hitungan Bulan, Muhammadiyah Desak Prabowo Fokus dan Kolaboratif

Agus menambahkan bahwa pada tahap awal, bangunan Sekolah Rakyat bersifat sementara karena lahan untuk gedung permanen masih dalam proses persiapan oleh pemerintah daerah.

"Oleh karena itu, kami meminta dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk menyiapkan lahan seluas 8,5 hektare sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang bersifat permanen ke depannya," kata dia.

Artikel yang tayang di Suarajogja ini sudah lebih dulu terbit di Suara.com dengan judul: TNI/Polri Dilibatkan dalam Pendidikan di Sekolah Rakyat, M Nuh: Yang Kita Ambil Kedisiplinan