Sistem Semi Militer, 26 Calon Siswa di Jogja Mengundurkan Diri dari Sekolah Rakyat

SuaraJogja.id - Sebanyak 275 siswa dari keluarga miskin ekstrem di DIY resmi terpilih sebagai calon peserta didik Sekolah Rakyat (SR). Mereka terpilih dari seleksi yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) DIY.

"Dari lebih dari 700 pendaftar, hanya 275 siswa yang dinyatakan lolos seleksi. Proses seleksi berlangsung ketat, tidak hanya menilai kemampuan ekonomi keluarga, tapi juga kesiapan mental dan motivasi anak dan orang tua," papar Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih di Yogyakarta, Kamis (12/6/2025).

Meski pendaftar cukup banyak, menurut Endang, tercatat sebanyak 26 pendaftar mengundurkan diri dari keikutsertaan di SR. Mereka merasa tidak siap mengikuti sistem SR.

Tidak seperti sekolah biasa, SR dirancang dengan sistem boarding school berdisiplin tinggi.

Bahkan mengadopsi model pendidikan semi-militer guna membentuk karakter dan kemandirian siswa dari kelompok rentan.

"Modelnya boarding school. Artinya anak-anak tinggal penuh di asrama, mengikuti pola kegiatan harian yang terstruktur dan teratur. Ini butuh kesiapan mental dari anak dan dukungan dari orang tua. Tidak bisa dipaksakan," ungkapnya.

Endang menyebutkan, SR menyasar anak-anak usia SMA/SMK dari keluarga tidak mampu yang masuk dalam kategori desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTKS). Artinya, para siswa yang lolos seleksi adalah anak-anak dari keluarga termiskin di wilayah DIY.

Banyak calon siswa tereliminasi dalam program SR. Sebagian calon siswa tidak termasuk dalam kategori desil 1, dan ada pula yang memilih mundur karena tidak siap dengan sistem pendidikan berasrama yang disiplin dan penuh tantangan.

"Mereka ini anak-anak dari keluarga yang benar-benar miskin ekstrem. Kami tidak hanya memberikan akses pendidikan gratis, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan," paparnya.

Baca Juga: Sekolah Rakyat Gandeng TNI/Polri, Disiplin Ala Militer untuk Anak Miskin?

Endang menambahkan, SR memang model pendidikannya yang mengadopsi pendekatan semi militer. Namun tujuannya bukan untuk membentuk militerisasi, tapi untuk melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian para siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang sulit.

Anak-anak akan mengikuti jadwal harian yang ketat, mulai dari bangun pagi, kegiatan fisik, belajar di kelas, hingga pembentukan karakter dan keterampilan hidup. Seluruh kebutuhan hidup mereka, termasuk makan, tempat tinggal, dan seragam ditanggung pemerintah.

"Pendidikan karakter menjadi inti dari Sekolah Rakyat. Kami ingin mereka tidak hanya lulus dengan ijazah, tapi juga keluar sebagai pribadi tangguh yang mampu membangun masa depan lebih baik," ungkapnya.

Nantinya, lanjut Endang, para siswa akan ditempatkan di dua lokasi berbeda. Sebanyak 200 siswa akan belajar di kompleks Sonosewu, Bantul yang saat ini digunakan sebagai Instalasi Rehabilitasi Sosial Napza dan difungsikan sementara sebagai Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso Surakarta.

Sedangkan 75 siswa lainnya akan ditempatkan di Purwomartani, Kalasan, Sleman. Tempat ini merupakan kantor Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta.

Sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar dan asrama kini sedang disiapkan oleh pemerintah pusat. Pemda DIY rencananya mulai melaksanakan SR Juli 2025 yang bertepatan dengan tahun ajaran baru di sekolah umum.