DPD IPSPI DIY Gelar Musda 2025: Susun Strategi Kuatkan Nasib Profesi Pekerja Sosial

SuaraJogja.id - Dewan Pengurus Daerah Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia (DPD IPSPI) Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2025 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi kinerja organisasi, menetapkan arah baru, dan memperkuat peran pekerja sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial di tengah era digitalisasi dan dinamika sosial yang semakin kompleks.

Ketua DPD IPSPI DIY periode 2022–2025, Irwan Fauzi, S.Sos., M.A., dalam sambutannya menegaskan bahwa Musda bukan sekadar agenda rutin, tetapi merupakan momentum reflektif dan transformasional bagi profesi pekerja sosial.

Ia menekankan pentingnya implementasi regulasi pasca disahkannya UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, serta regulasi turunannya seperti Permenpan RB No. 1 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Permensos No. 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Regulasi-regulasi tersebut memperkuat legitimasi pekerja sosial di institusi negara maupun lembaga sosial masyarakat.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) IPSPI Dr. Puji Pujiono, MSW., RSW., menyoroti pentingnya dorongan dari daerah dalam menjawab problematika di lapangan.

Ia menyampaikan, “Undang-undang Pekerja Sosial sudah ada, seharusnya pekerja sosial tidak lagi kesulitan menjelaskan siapa dirinya. Namun hingga hari ini, masih belum tersedia surat izin praktik.” Ia mendorong pekerja sosial untuk aktif menyusun kalkulasi kebutuhan tenaga profesional di tingkat daerah.

“Masalah daerah adalah solusi daerah. Ketika tidak bisa, barulah pusat mengambil alih,” tegasnya.

Sementara itu, Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M., memberikan refleksi historis tentang tumbuhnya profesi ini di Yogyakarta. “Di Jogja, dunia pekerjaan sosial tidak pernah eksis hingga munculnya UIN Sunan Kalijaga. Dari situlah kesadaran kolektif akan pentingnya pekerja sosial mulai tumbuh,” ungkapnya. Ia menekankan pentingnya penguatan keilmuan dan praktik sosial secara berkelanjutan.

Perwakilan dari Dinas Sosial DIY, Budi Wibawa, AKS., M.Si., menyampaikan apresiasi atas dedikasi para anggota IPSPI.

“Saudara-saudara telah menjadi garda depan dalam menjaga profesionalisme dan semangat pelayanan sosial yang berlandaskan empati, integritas, dan kepedulian,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa tema Musda kali ini mempertegas bahwa pekerja sosial bukan hanya profesi teknis, melainkan profesi kemanusiaan yang menekankan aksi nyata dan kekuatan kebersamaan.

Baca Juga: Demokrasi Mahal? Golkar Usul Reformasi Sistem Pemilu ke Prabowo, Ini Alasannya

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Sleman, Bupati Sleman yang diwakili oleh Mustadi, S.Sos., M.M. selaku Kepala Dinas Sosial Sleman, turut memberikan penghargaan atas kontribusi IPSPI dalam menjawab tantangan sosial dan mendukung program pemerintah daerah.

Ia mengajak semua dinas sosial kabupaten/kota se-DIY untuk merespon kebutuhan profesi pekerja sosial, salah satunya pemenuhan surat izin praktik pekerja sosial.

“Ini bisa dikerjakan bersama, dan menjadi model untuk satu DIY, tidak hanya Sleman” terangnya. Mustadi juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor serta mendorong pekerja sosial menjadi agen perubahan yang adaptif dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan universal.

Sementara itu, permasalahan ini juga disorot oleh Muhammad Yazid, S.Ag., Anggota DPRD DIY Komisi D, yang menyatakan dukungan penuh terhadap IPSPI DIY. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung keberlanjutan organisasi profesi pekerja sosial.

“Saya siap membantu IPSPI, siapa pun ketua terpilihnya, dan dalam hal apapun. Karena bagi saya, ketika kita menjalankan tugas dengan niat ibadah, maka segala hal akan tercapai dan masyarakat akan terbantu,” ungkapnya. Yazid menegaskan bahwa kepekaan sosial dan kedekatan dengan masyarakat tidak lahir secara instan.

Selama tujuh periode pengabdiannya sebagai anggota legislatif, ia aktif terlibat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam proses tersebut, pekerja sosial menjadi aktor penting yang turut berperan dalam memberikan pertolongan dan intervensi bagi masyarakat yang membutuhkan.