SuaraJogja.id - Bupati Sleman, Harda Kiswaya memastikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayahnya tidak mengalami kenaikan pada 2025.
Ia menegaskan, kebijakan pajak akan mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar tetap adil dan tidak membebani.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman memiliki strategi sendiri dalam menentukan arah kebijakan pajak.
"Sleman punya strategi sendiri. Saya mesti ajak bicara dengan teman-teman lurah, pamong, masyarakat, bagaimana NJOP di Kabupaten Sleman, karena pajak itu beban masyarakat. Ya kan?" kata Harda kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).
"Makanya untuk memutuskan naik atau tidak, atau naiknya seperti apa, itu kan melihat kemampuan masyarakat. Sebagai basic-nya. Sehingga besok, kalau sudah ditetapkan, mampu dibayar," imbuhnya.
Harda menegaskan bahkan belum ada rencana kenaikan PBB-P2 pada 2026 mendatang.
Alih-alih menaikkan, ia justru mulai mempertimbangkan opsi pemutihan denda bagi masyarakat yang menunggak pembayaran.
"Belum [ada rencana kenaikan]. Bahkan saya baru berpikir, dendanya dihapuskan [pemutihan]," ujarnya.
Opsi pemutihan itu akan dibuat dengan skema subsidi silang dari berbagai sektor yang ada di Kabupaten Sleman.
Baca Juga: Dana Keistimewaan DIY Dipangkas Setengah: Nasib Event Budaya Sleman di Ujung Tanduk
"Kalau kita subsidi, nanti dikasih stimulus, dikurangi, atau bahkan dihapus, berapa nilainya, kemudian, karena beban semakin naik juga, keuangan pemda bisa dapat ganti enggak, artinya subsidi silang. Sepanjang itu bisa dilakukan, akan saya lakukan," tandasnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa kenaikan PBB hanya akan dilakukan jika ada perubahan nyata pada objek pajak.
"Kalau misalnya, toh ada kenaikan ini untuk meningkatkan reklasnya [reklasifikasi objek], misalnya dulu tanah ada bangunannya, sekarang ada bangunannya, itu dinaikkan," ucapnya.
Harda menepis anggapan bahwa kebijakan PBB-P2 dipengaruhi oleh program efisiensi pemerintah.
Menurutnya efisiensi anggaran merupakan upaya untuk menguatkan potensi yang ada.
"Efisiensi itu perilaku lain, kalau saya. Jadi yang sudah ada, bagaimana dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukan karena efisiensi, tapi bagaimana menguatkan potensi yang ada, menjadi sebuah pendapatan. Tapi dengan cara yang benar," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
Pilihan
-
Jay Idzes Tercoret! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia Hadapi FIFA Matchday
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend
-
Kabar Duka, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
Terkini
-
Bumi Sudah Melewati Batas Perjanjian Paris, Ancaman Krisis Iklim Tak Lagi Sekadar Ramalan
-
Belajar dari Gempa 2006, Jogja Memang Istimewa dalam Menangani Bencana
-
20 Tahun Gempa Jogja Mulai Terlupakan, Ancaman Megathrust Masih di Depan Mata
-
Berkas Kasus Daycare Little Aresha Rampung Pekan Depan, Rekonstruksi Tertutup Menyusul
-
Efisiensi Anggaran Paksa Seniman Bertahan Mandiri, Pemda DIY Prioritaskan Agenda Pusat