SuaraJogja.id - Bupati Sleman, Harda Kiswaya memastikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayahnya tidak mengalami kenaikan pada 2025.
Ia menegaskan, kebijakan pajak akan mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar tetap adil dan tidak membebani.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman memiliki strategi sendiri dalam menentukan arah kebijakan pajak.
"Sleman punya strategi sendiri. Saya mesti ajak bicara dengan teman-teman lurah, pamong, masyarakat, bagaimana NJOP di Kabupaten Sleman, karena pajak itu beban masyarakat. Ya kan?" kata Harda kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).
"Makanya untuk memutuskan naik atau tidak, atau naiknya seperti apa, itu kan melihat kemampuan masyarakat. Sebagai basic-nya. Sehingga besok, kalau sudah ditetapkan, mampu dibayar," imbuhnya.
Harda menegaskan bahkan belum ada rencana kenaikan PBB-P2 pada 2026 mendatang.
Alih-alih menaikkan, ia justru mulai mempertimbangkan opsi pemutihan denda bagi masyarakat yang menunggak pembayaran.
"Belum [ada rencana kenaikan]. Bahkan saya baru berpikir, dendanya dihapuskan [pemutihan]," ujarnya.
Opsi pemutihan itu akan dibuat dengan skema subsidi silang dari berbagai sektor yang ada di Kabupaten Sleman.
Baca Juga: Dana Keistimewaan DIY Dipangkas Setengah: Nasib Event Budaya Sleman di Ujung Tanduk
"Kalau kita subsidi, nanti dikasih stimulus, dikurangi, atau bahkan dihapus, berapa nilainya, kemudian, karena beban semakin naik juga, keuangan pemda bisa dapat ganti enggak, artinya subsidi silang. Sepanjang itu bisa dilakukan, akan saya lakukan," tandasnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa kenaikan PBB hanya akan dilakukan jika ada perubahan nyata pada objek pajak.
"Kalau misalnya, toh ada kenaikan ini untuk meningkatkan reklasnya [reklasifikasi objek], misalnya dulu tanah ada bangunannya, sekarang ada bangunannya, itu dinaikkan," ucapnya.
Harda menepis anggapan bahwa kebijakan PBB-P2 dipengaruhi oleh program efisiensi pemerintah.
Menurutnya efisiensi anggaran merupakan upaya untuk menguatkan potensi yang ada.
"Efisiensi itu perilaku lain, kalau saya. Jadi yang sudah ada, bagaimana dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukan karena efisiensi, tapi bagaimana menguatkan potensi yang ada, menjadi sebuah pendapatan. Tapi dengan cara yang benar," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
Pilihan
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
Terkini
-
Kursumawati, AgenBRILink Penggerak Edukasi Keuangan bagi Masyarakat Serbalawan, Sumut
-
Tiga Kasus Pelecehan Seksual Jadi Alarm, Kampus Harus Evaluasi Total Efektivitas Satgas PPKS
-
"Nyaman Bersama Mandiri", Langkah Bank Mandiri Jaga Kenyamanan Nasabah Dari Transaksi Hingga Layanan
-
Tiga Kampus Tersandung Kasus Pelecehan Seksual, Satgas Seharusnya Tak Sekadar Formalitas
-
Tegas! UAD Berhentikan Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual di Lokasi KKN