Trans Jogja Terancam! Subsidi Dipangkas, Layanan Bisa Berkurang?

SuaraJogja.id - Rencana pemangkasan subsidi operasional Trans Jogja pada tahun anggaran 2026 mencuat dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 di DPRD DIY.

Dari semula sebesar Rp 87 miliar, subsidi direncanakan berkurang Rp6,8 miliar sehingga menjadi Rp 81 miliar.

Pemangkasan ini banyak mendapatkan protes dari masyarakat. Bahkan di media sosial (medsos), viral selebaran protes pemangkasan subsidi Trans Jogja yang ditempel di halte di SMKN 5 Yogyakarta.

Anggota Komisi C DPRD DIY, Lilik Syaiful Ahmad saat dikonfirmasi, mengungkapkan pemangkasan subsidi Trans Jogja bukan tanpa alasan. Subsidi sudah berlangsung lama dan nilainya cukup besar.

"Bahkan hampir mencapai Rp1 triliun dalam belasan tahun terakhir," ujarnya, Rabu (27/8/2025).

Menurut Lilik, mestinya BUMD itu juga punya kemandirian membiayai dirinya.

Sebab tak hanya BUMD yang membutuhkan anggaran, namun program lain seperti perbaikan jalan bagi warga juga memerlukan perhatian.

Apalagi di DIY memiliki jalan propinsi hingga lebih dari 674,5 kilometer. Dari jumlah itu, sekitar 30 persennya mengalami kerusakan.

Alasan pengurangan subsidi karena keterbatasan anggaran daerah.

Baca Juga: Dana Keistimewaan DIY Dipangkas Setengah: Nasib Event Budaya Sleman di Ujung Tanduk

Ada sejumlah kebutuhan mendesak seperti rehabilitasi jalan provinsi dan penerangan jalan umum (PJU) yang harus diprioritaskan.

"Jangan sampai Trans Jogja bagus, tapi jalannya rusak. Itu juga harus dihitung," tandasnya.

Karena itu, lanjut Lilik, alokasi subsidi Trans Jogja perlu ditinjau ulang.

Hal itu penting agar penggunaan anggaran lebih berimbang dengan kebutuhan infrastruktur lain.

"Jalan-jalan kita ini banyak yang rusak. Jadi tidak ada pemotongan pelayanan, dan tidak ada pengurangan karyawan. Itu tidak menjadi pilihan kita," ungkapnya.

Meski berencana memangkas subsidi Trans Jogja, Lilik mengklaim DPRD DIY tetap memperjuangkan pelayanan publik tanpa mengorbankan tenaga kerja.

Namun Pemda diminta realistis tidak semua warga Yogyakarta menggunakan transportasi tersebut setiap harinya.

Apalagi beberapa waktu lalu ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PT Anindya Mitra Internasional (AMI) selaku operator Trans Jogja pada 2023.

BPK menemukan pembayaran komponen biaya subsidi Trans Jogja kepada PT AMI yang tidak sesuai peruntukan.

"Itu harus dikupas biar berimbang. Kenapa sampai ada temuan dan isinya apa. Jadi Komisi C sepakat subsidi itu penting, tetapi prioritas juga perlu dilihat, terutama untuk infrastruktur jalan. Kan muncul hitung-hitungan, ada opsi efisiensi dan sebagainya. Tapi kita jujur saja, coba ditunjukkan juga berapa orang yang naik Trans Jogja tiap harinya? Tidak semuanya naik Trans Jogja," tandasnya.

Terkait nominal, Lilik menegaskan pengurangan Rp6,8 miliar merupakan hasil akhir pembahasan.

Jumlah itu diklaim hanya sedikit dari total subsidi yang diberikan.

Meski angka itu sudah disepakati dalam KUA-PPAS, Komisi C akan tetap memantau situasi di lapangan.

"Jangan di-over seolah-olah dipotong triliunan. Tapi keputusan Rp6,8 miliar ini sudah final di KUA-PPAS. Kalau ada duitnya bisa ditambah, kalau tidak ada ya tidak bisa. Jadi bukan berarti Komisi C tutup mata," ungkapnya.

Secara terpisah Kepala Bapperida DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengungkapkan jika subsidi dikurangi, maka konsekuensinya cukup berat, mulai pelayanan yang harus dikurangi atau pendapatannya ditambah.

"Kalau subsidi dikurangi, pelayanan Trans Jogja bisa berkurang, misalnya jalur dipangkas atau jam operasional dikurangi. Itu bisa berimbas pada PHK, dan tentu tidak kita inginkan," ungkapnya.

Made mengakui, dalam beberapa tahun terakhir, alokasi subsidi Trans Jogja memang tidak selalu terserap penuh karena operator mendapat tambahan pemasukan.

Salah satunya dari armada Teman Bus yang merupakan bantuan pusat.

Misalnya tahun lalu masih ada sisa anggaran karena ada tambahan layanan Teman Bus sebanyak 44 unit walaupun tidak semua beroperasi penuh.

Selain itu ada dua bus listrik dari dana keistimewaan.

"Namun operasionalnya satu kesatuan dengan Trans Jogja," tandasnya.

Karenanya pengurangan subsidi Trans Jogja perlu dikaji ulang.

Ia menegaskan, dampak pengurangan subsidi kemungkinan berimbas pada layanan publik.

Analisis lebih dalam sangat diperlukan agar kualitas layanan tidak menurun.

"Harus ada analisis dulu. Tidak bisa serta-merta diputuskan, karena akan berat bagi Dishub maupun operator. Alternatifnya, pendapatan harus ditingkatkan, tapi tarif tiket sulit dinaikkan karena ada kebijakan pembebasan bagi siswa, lansia, dan difabel," ungkapnya.

"Sekarang saja headway bus Trans Jogja masih jauh dari ideal. Seharusnya 10 menit, tapi di lapangan bisa 40–50 menit. Itu membuat pengguna tidak nyaman. Jadi kompromi harus dicari, jangan sampai ada penurunan kualitas layanan publik," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi