- Pemkot Jogja tidak menaikkan PBB-P2
- Hasto Wardoyo yang merupakan Wali Kota punya strategi lain
- Ia akan memprioritaskan sektor-sektor yang harus didahulukan untuk Jogja
SuaraJogja.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan tidak akan menaikkan pajak meski harus melakukan efisiensi anggaran hingga terkena pengurangan dana transfer ke daerah (TKD).
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyebut pihaknya memiliki strategi tersendiri.
Salah satunya dengan langkah refocusing anggaran seperti saat pandemi Covid-19.
"Sebetulnya kita pernah belajar efisiensi tanpa naikkan pajak pada saat Covid-19. Pada saat Covid-19 itu kita juga melakukan refocusing namanya. Jadi anggaran itu difokuskan ke arah satu hal, yang kemudian ini konsep money follow program," kata Hasto, saat ditemui, Rabu (27/8/2025).
Disampaikan Hasto, konsep money follow program berarti anggaran yang terbatas difokuskan ke sektor prioritas.
Dengan begitu, beberapa program lain harus diminimalisir agar tidak membebani keuangan daerah.
"Anggaran lebih diarahkan kepada satu hal, kemudian hal yang lain itu diminimalisirkan. Saya kira di era efisiensi kemudian kita tidak menaikan pajak, menurut saya ini hanya satu langkahnya money follow program," ujarnya.
Menurutnya, refocusing membuat anggaran yang ada hanya diarahkan ke satu hingga tiga program prioritas.
Sementara unit kerja lainnya atau OPD terkait diminta untuk bisa memahami kondisi tersebut.
Baca Juga: Seni Bertemu Data: Pameran 'Life Behind Data' Ungkap Fakta Mengejutkan tentang Indonesia di Jogja
"Jadi memfokuskan anggaran yang ada, yang tidak banyak kepada satu atau dua atau tiga paling banyak untuk refocusing ke sana," ucapnya.
"Unit-unit kerja yang lainnya mohon maaf, mohon izin, mungkin bisa memaklumi, karena uangnya tidak banyak difokuskan kepada satu hal," imbuhnya.
Hasto mencontohkan, Pemkot Yogyakarta tahun ini akan lebih banyak memberi perhatian pada masalah sampah, lingkungan, serta ruang terbuka hijau.
Program-program di luar prioritas itu sementara harus berjalan dengan lebih hemat.
"Kalau Jogja misalkan saya bilang fokus sampah, sama lingkungan, ruang terbuka hijau, ya harap maklum, mungkin sampah, sungai, ruang terbuka hijau, kita refocusingnya ke sana. Mohon maaf kalau dinas yang lain itu terus agak mengencangkan ikat pinggang," tuturnya.
Terkait penurunan TKD pada 2026 mendatang, Hasto memperkirakan bisa mencapai 20 hingga 25 persen atau sekitar Rp250 miliar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Tidak Ada Nasi di Rumah, Ibu di Makassar Mau Lempar Anak ke Kanal
-
Cuaca Semarang Hari Ini: Waspada Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Makin Dekat
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
Terkini
-
Kesuksesan BRI Raih Penghargaan di Ajang Global Berkat Program BRInita dan BRILiaN
-
Viral! Makan Bareng Satu Kampung Gegara Lolos PPPK di Gunungkidul, Publik Auto Heboh
-
15 Rekomendasi Tempat Wisata di Gunung Kidul untuk Liburan Akhir Pekan
-
7 Rekomendasi Tempat Jogging di Jogja untuk Olahraga Akhir Pekan
-
Polemik Relokasi SDN Nglarang usai Terdampak Proyek Tol Jogja-Solo-YIA, Bupati Sleman Buka Suara