- Pemkot Jogja tidak menaikkan PBB-P2
- Hasto Wardoyo yang merupakan Wali Kota punya strategi lain
- Ia akan memprioritaskan sektor-sektor yang harus didahulukan untuk Jogja
SuaraJogja.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan tidak akan menaikkan pajak meski harus melakukan efisiensi anggaran hingga terkena pengurangan dana transfer ke daerah (TKD).
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyebut pihaknya memiliki strategi tersendiri.
Salah satunya dengan langkah refocusing anggaran seperti saat pandemi Covid-19.
"Sebetulnya kita pernah belajar efisiensi tanpa naikkan pajak pada saat Covid-19. Pada saat Covid-19 itu kita juga melakukan refocusing namanya. Jadi anggaran itu difokuskan ke arah satu hal, yang kemudian ini konsep money follow program," kata Hasto, saat ditemui, Rabu (27/8/2025).
Disampaikan Hasto, konsep money follow program berarti anggaran yang terbatas difokuskan ke sektor prioritas.
Dengan begitu, beberapa program lain harus diminimalisir agar tidak membebani keuangan daerah.
"Anggaran lebih diarahkan kepada satu hal, kemudian hal yang lain itu diminimalisirkan. Saya kira di era efisiensi kemudian kita tidak menaikan pajak, menurut saya ini hanya satu langkahnya money follow program," ujarnya.
Menurutnya, refocusing membuat anggaran yang ada hanya diarahkan ke satu hingga tiga program prioritas.
Sementara unit kerja lainnya atau OPD terkait diminta untuk bisa memahami kondisi tersebut.
Baca Juga: Seni Bertemu Data: Pameran 'Life Behind Data' Ungkap Fakta Mengejutkan tentang Indonesia di Jogja
"Jadi memfokuskan anggaran yang ada, yang tidak banyak kepada satu atau dua atau tiga paling banyak untuk refocusing ke sana," ucapnya.
"Unit-unit kerja yang lainnya mohon maaf, mohon izin, mungkin bisa memaklumi, karena uangnya tidak banyak difokuskan kepada satu hal," imbuhnya.
Hasto mencontohkan, Pemkot Yogyakarta tahun ini akan lebih banyak memberi perhatian pada masalah sampah, lingkungan, serta ruang terbuka hijau.
Program-program di luar prioritas itu sementara harus berjalan dengan lebih hemat.
"Kalau Jogja misalkan saya bilang fokus sampah, sama lingkungan, ruang terbuka hijau, ya harap maklum, mungkin sampah, sungai, ruang terbuka hijau, kita refocusingnya ke sana. Mohon maaf kalau dinas yang lain itu terus agak mengencangkan ikat pinggang," tuturnya.
Terkait penurunan TKD pada 2026 mendatang, Hasto memperkirakan bisa mencapai 20 hingga 25 persen atau sekitar Rp250 miliar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
Kasus Asusila di Ponpes Sleman: Eks Pengurus Ditetapkan Tersangka, Keberadaannya Masih Misterius
-
Dari Pintu ke Pintu, Mantri BRI Dewi Natalia Bantu Pedagang Lampung Akses Pembiayaan
-
Anggaran Minim, BPBD DIY Geser Alokasi Atasi Bencana di Jogja
-
Indonesia Dikepung Lima Bencana, Jusuf Kalla Sebut Lingkungan Rusak oleh Kita Sendiri
-
5 Tahun Holding UMi, Sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM Dorong UMKM Bertumbuh