Sultan HB X Tak Mau Komentari Figur Menteri, Tapi Ungkap Satu Harapan Ini untuk Prabowo

SuaraJogja.id - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X buka suara terkait reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih yang baru saja dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Meski reshuflle itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif kepala negara namun ada harapan yang disampaikannya.

"Semoga saja bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kalau itu kan keputusan hak prerogatif Presiden. Harapan saya ya lebih baik, makin memperkuat [kabinet], itu saja," papar Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (9/9/2025).

Menurut Sultan, publik tidak perlu memperdebatkan sosok yang ditunjuk karena keputusan berada di tangan Presiden.

Namun siapa pun yang ditunjuk untuk duduk di kursi menteri mestinya merupakan bagian dari strategi Presiden dalam memperkuat pemerintahan.

Karena itu, Sultan enggan memberikan komentar lebih jauh mengenai figur-figur yang masuk dalam jajaran baru Kabinet Merah Putih.

Yang lebih penting dari sosok figur adalah perannya dalam memperbaiki ekonomi Indonesia saat ini.

"Siapapun, ya Presiden yang punya wewenang. Harapan saya ekonomi jadi lebih baik, itu kan yang kita tunggu. Iya, itu saja harapannya. Tidak ada harapan lain," ujar dia.

Menurut Sri Sultan, publik sebaiknya tidak terjebak pada perdebatan mengenai sosok tertentu.

Baca Juga: Sekali dalam Sewindu, Sri Sultan HB X Pimpin Prosesi Langka Jejak Banon saat Rangkaian Sekaten

Ia kembali mengingatkan yang terpenting adalah kinerja menteri dalam membantu Presiden menjalankan program pembangunan.

"Soal siapa [menterinya], kok ini, kok itu, semua kembali ke hak pribadi Presiden," tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti sejumlah posisi strategis.

Perubahan paling menonjol adalah penggantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain itu, sejumlah kementerian juga mengalami pergantian.

Yakni Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.