- Pemda DIY akan mendukung penyelenggaraan MBG di 2026 mendatang
- Namun pihaknya memberikan syarat terhadap BGN untuk mengeluarkan juknis dan juklak
- Hal itu untuk meminimalisasi insiden keracunan dan kehigienisan makanan
SuaraJogja.id - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan pentingnya kejelasan mekanisme pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026.
Pemda berharap adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyatakan bahwa DIY tetap mendukung kebijakan pusat terkait program MBG.
Namun, ia menekankan perlunya diskusi lebih lanjut mengenai mekanisme, pertanggungjawaban, serta manajemen pelaksanaannya, terutama jika daerah diminta berkontribusi.
Made memastikan bahwa program MBG tetap berjalan di DIY pada 2026.
Dukungan daerah juga sudah mulai dipersiapkan melalui alokasi dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2026, menyesuaikan dengan kapasitas fiskal DIY.
Ia menjelaskan bahwa sejak 2025 Pemda sudah mulai mengalokasikan anggaran dari pendapatan asli daerah sesuai kemampuan fiskal.
Selain itu, pemerintah pusat telah melakukan evaluasi pasca kasus keracunan MBG beberapa waktu lalu.
Made berharap hasil evaluasi tersebut dapat melahirkan aturan yang lebih rinci sehingga menjadi pedoman jelas bagi pemerintah daerah.
Baca Juga: Menu Basi Jam 8 Pagi? Sultan HB X Sentil Pola Masak Program MBG Picu Keracunan Siswa
"Memang sampai sekarang belum ada juklak dan juknis untuk pelaksanaan MBG. Padahal, itu penting agar daerah memiliki pedoman yang jelas dalam pertanggungjawaban maupun manajemen di lapangan," ujar Made, Senin (29/8/2025).
Lebih lanjut, dukungan daerah tidak hanya sebatas anggaran.
Pemda DIY juga menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penunjang program.
Pada 2025, DIY telah menyiapkan tiga titik SPPG sebagai bentuk kesiapan teknis di lapangan.
"Persoalan program MBG bukan hanya soal uang, tetapi juga terkait mekanisme agar pelaksanaannya tetap akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan," tambahnya.
Secara prinsip, Pemda DIY tetap mendukung penuh program MBG karena memiliki tujuan mulia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Cek BSU 2026 di JMO dengan Mudah
- 6 Sabun Cuci Muka Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- Fitur Pengkinian Data Rekening BSU Tidak Tersedia untuk Data Anda Maksudnya Apa?
- Habiburokhman Umumkan Gibran Serahkan Surat Mundur ke MPR Hari Ini, Disambut Tawa Anggota
- 10 Sepatu Lari 10K Terbaik, dari Brand Lokal hingga Internasional
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Karhutla dan Overtourism Ancam Pariwisata Indonesia, Destinasi Wisata Alam Bisa Hilang
-
Ride in Style TRIPLE Hadir di Jogja, Satukan Komunitas Vespa Lewat Fashion dan Musik
-
Rumah Sakit Berlomba Hadirkan Teknologi Canggih, Akses BPJS Masih Tak Ada Kepastian
-
Belanja Kesehatan RI Makin Cekak, BPJS Tak Merata, Rumah Sakit Terancam Kolaps
-
Tampil dengan Desain Baru, BRI Kartu Kredit Touch Tawarkan Pengalaman Transaksi Lebih Fleksibel