- Relokasi SDN Nglarang yang sebelumnya diupayakan pihak tol menemui kendala
- Pemindahan sementara ke lahan baru ditolak wali murid
- Hingga kini pembangunan tol tetap berjalan namun tetap dalam pengawasan
SuaraJogja.id - SDN Nglarang menjadi sekolah di Kalurahan Tlogoadi, Kabupaten Sleman yang terdampak proyek pembangunan Tol Jogja-Solo-YIA Seksi 2 Paket 2.2 Trihanggo-Junction Sleman.
Namun hingga saat ini proses relokasi masih tersendat terkait perizinan lahan.
Humas PT Adhi Karya untuk proyek Tol Solo–Jogja Seksi 2 Paket 2.2, Agung Murhandjanto, mengungkapkan bahwa proses relokasi SDN Nglarang sudah mulai dibahas dalam pertemuan bersama pihak sekolah, wali murid, serta pemerintah kalurahan dan Pemkab Sleman.
Disampaikan Agung, hasil pertemuan tersebut menyepakati bahwa sekolah baru boleh pindah jika bangunan pengganti sudah selesai dibangun.
Ia mengatakan keputusan itu merupakan aspirasi dari para wali murid yang menginginkan proses relokasi berjalan tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar.
"Dalam pertemuan tersebut kan disepakati boleh pindah kalau sudah terbangun semuanya, aspirasi dari wali murid. Sekarang problemnya itu di perizinan tanah penggantinya," kata Agung saat dihubungi, Selasa (14/10/2025).
Namun, Agung bilang, proses relokasi ini masih terkendala pada urusan perizinan lahan pengganti.
Ia menjelaskan bahwa lahan yang direncanakan untuk bangunan sekolah baru sama-sama berstatus Sultan Ground (SG).
Tetapi secara tata ruang masuk ke wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Baca Juga: Menanti Relokasi, Siswa SDN Nglarang Belajar Berdampingan dengan Debu Proyek Tol
Sehingga proses izinnya menjadi lebih rumit.
"Lahan penggantinya itu kan dari Sultan Ground ke Sultan Ground tapi secara tata ruang itu masuk dalam LP2B. Jadi harus rumit izinnya sampai ke Kementerian ATR/BPN," ungkapnya.
Ditambahkan Agung, saat ini proses perizinan masih berjalan di tingkat kabupaten sebelum naik ke provinsi dan kementerian.
Ia mengakui tahapan tersebut masih panjang dan membutuhkan waktu.
"Ya ini masih berproses di tingkat kabupaten, nanti ke Dispertaru Kabupaten, terus ke Dispertaru DIY, terus naik ke kementerian," tuturnya.
Sebagai solusi sementara, pihak Adhi Karya sebenarnya telah menawarkan opsi relokasi sementara. Agar kegiatan belajar tetap berjalan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- Sempat Diamankan saat OTT, Sestama BNPB Rustian Kini Diperiksa KPK di Gedung Merah Putih
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Ramai Tren Downgrade Lifestyle, Desainer Pilih Bedakan Produk Retail dan Wastra
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Jelang COP31, Jaringan Orang Muda Kritik Eksploitasi Alam di Jogja, Rakyat yang Tanggung Akibatnya
-
Korban Luka Kericuhan Malioboro Capai 116 Orang, 13 Jalani Dirawat Inap
-
Bukti Negara Hadir Tingkatkan Kesehatan Masyarakat: Program CKG Sudah Deteksi Medis 105 Juta Orang
-
Usung Pelestarian Budaya Berkelanjutan, Ini Rangkaian Acara Tentrem Cultural Week 2026
-
JPW Pertanyakan Sikap Humanis Polda DIY: Ada Pelempar Berlindung di Balik Barikade Polisi