- MBG hingga kini masih terus bermasalah
- Guru Besar UGM menyarankan untuk ditinjau ulang
- Korban keracunan mencapai 11 ribu orang
SuaraJogja.id - Guru Besar Fisipol UGM, Dafri, menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya ide besar salah satu program prioritas pemerintah itu sudah sesuai dengan prinsip dasar hak asasi manusia (HAM) namun sayang praktiknya tak dieksekusi dengan baik.
Hal itu terlihat dari jumlah kasus keracunan akibat MBG yang sudah mencapai ribuan. Termasuk kasus di SMAN 1 Yogyakarta beberapa waktu lalu.
"Permasalahan ini tidak bisa dilihat semata sebagai kegagalan ide, tetapi dari sisi kelemahan tata kelola dan kesiapan implementasi," kata Dafri, dikutip, Kamis (23/10/2025).
Menurut Dafri, program ini sebaiknya menerapkan keadilan substansial. Dalam artian fokus pada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
"Ada anak-anak dari keluarga mampu terbilang bisa lebih memenuhi gizi dari takaran yang disediakan. Justru mereka yang rentan kekurangan gizi lah yang perlu diprioritaskan," ucapnya.
Ia menilai penghentian sementara program MBG bisa menjadi langkah rasional saat ini.
Tujuannya untuk meninjau ulang prosedur penyediaan makanan secara komprehensif, standar bahan pangan, serta mekanisme pengawasan mutu di lapangan.
Apalagi dengan potensi korban keracunan yang akan mengalami gangguan fisik maupun psikologis akibat trauma dari kejadian tersebut.
Baca Juga: Setelah 13 Tahun 'Mangkrak': 2 Kereta Kuda Keraton Yogyakarta Kembali 'Miyos'
"Kita tidak bisa menutup mata. Dua atau tiga korban saja seharusnya sudah menjadi peringatan serius sebab ini menyangkut nyawa manusia," tegasnya.
Disampaikan Dafri, kebijakan strategis seperti ini seharusnya disusun berdasarkan kajian mendalam yang mempertimbangkan aspek kesehatan, budaya, hingga distribusi sosial.
Idealnya, kebijakan sebesar ini harus dirancang berdasarkan data dan riset komprehensif bukan justru berlandaskan pada keputusan yang tergesa-gesa.
"Apalagi, konteks sosial dan lingkungan di Indonesia berbeda jauh dengan negara-negara yang menjadi rujukan program serupa," terangnya.
Lebih lanjut, Dafri menekankan pentingnya melihat masalah ini secara menyeluruh.
Termasuk faktor kebersihan air, lingkungan, dan pola hidup masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Mudik Gratis BUMN 2026 Bersama BRI: Kuota 5.000 Pemudik dan 175 Bus
-
Antisipasi Macet di Gerbang Tol Purwomartani, Polda DIY Siagakan Tim Urai dan Pos Pantau
-
Lonjakan 8,2 Juta Pemudik Berpotensi Picu Kemacetan, PHRI DIY Targetkan Okupansi Hotel 85 Persen
-
Polisi Ungkap Motif Pembunuhan di Bantul, Sakit Hati Dibilang Sok Alim saat Pesta Miras
-
Cara Mudah Hapus Background Foto dan Edit Online Video dengan CapCut