Wali Murid SD Nglarang Tolak Relokasi Sebelum Ada Gedung Baru, Pihak Tol Jelaskan Kendala Lahan

SuaraJogja.id - Polemik relokasi SD Negeri Nglarang, Kalurahan Tlogoadi, Mlati, Sleman, masih berlanjut. Para wali murid menolak pemindahan sementara sekolah yang terdampak proyek pembangunan Tol Jogja-Solo-YIA Seksi 2 Paket 2.2 Trihanggo-Junction Sleman ke shelter.

Para orang tua siswa bersikeras, pemindahan baru bisa dilakukan setelah gedung sekolah baru benar-benar selesai dibangun.

Menanggapi hal itu, Pimpro Jalan Tol Jogja-Solo Seksi 2.2 Dyah Ekawati Suryani menuturkan bahwa pada 2024 pihaknya sebenarnya telah menyiapkan desain dan anggaran untuk relokasi SDN Nglarang.

Adapun rancangan itu dibuat menyesuaikan bentuk lahan pengganti yang sebelumnya ditunjuk oleh Kalurahan Tlogoadi.

"Pada 2024 desain itu sudah kami selesaikan kemudian sudah kami sampaikan juga ke Disdik Sleman untuk kemudian menyetujui apakah desain yang sudah kami buat. Satu secara fungsi, dua secara kelayakan sudah memenuhi atau belum," kata Dyah, saat pertemuan dengan warga di Kantor Kalurahan Tlogoadi, Senin (10/11/2025).

Namun, di akhir tahun 2024, muncul kebijakan baru dari pemerintah pusat yang memprioritaskan ketahanan pangan.

Kemudian dari hasil pengecekan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan bahwa tanah calon lokasi sekolah pengganti ternyata termasuk kategori lahan sawah dilindungi (LSD) dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Kondisi itu membuat proses perizinan pembangunan kini menjadi panjang dan rumit.

"Dua lahan ini yang menjadikan kami sulit untuk membangun, karena dari pemerintah pusat sendiri dengan sekarang baru mendorong sekali ketahanan pangan," ucapnya.

Baca Juga: Tarik Ulur Proyek Strategis Nasional: Wali Murid SD Nglarang Konsisten Tolak Pindah Sebelum Janji Gedung Baru Terpenuhi

"Kemudian dari Kementerian Pertanian keluar surat edaran ada moratorium untuk menghentikan sementara perubahan status tanah yang mana berstatus LSD dan LP2B," imbuhnya.

Meski begitu, Dyah menegaskan bahwa pihaknya membuka opsi lain.

Jika pemerintah kalurahan atau pihak terkait bisa menyediakan lahan pengganti seluas 2.000-3.000 meter persegi yang statusnya bukan LSD maupun LP2B, pembangunan bisa segera dilakukan.

"Satu, permasalahan lahannya. Jika ada lahan alternatif yang bukan LSD atau LP2B luas 2.000 atau 3.000 monggo bisa disampaikan. Supaya kami bisa langsung mengeksusi baik lahannya maupun pembangunannya," tegasnya.

Jika izin penggunaan lahan yang sekarang tak kunjung turun hingga masa kontrak proyek berakhir, maka kata dia, relokasi yang sudah dianggarkan Jasamarga dapat dialihkan kepada pemerintah daerah.

Sehingga pembangunan gedung sekolah baru tetap bisa dilanjutkan.