- Presiden Prabowo perintahkan pembatasan konten negatif dan gim daring pascaledakan di SMAN 72 Jakarta.
- Komdigi siap tindaklanjuti instruksi Presiden, fokus pada pengawasan hoaks, pornografi, dan judi online.
- Empat kementerian bakal bahas kebijakan bersama, termasuk Kemendikdasmen, Komdigi, PPPA, dan Kemenag.
SuaraJogja.id - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembatasan konten negatif dan gim daring usai insiden ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta.
Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Raden Wijaya Kusumawardhana, menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan instruksi Presiden.
Namun, ia menegaskan, kebijakan teknis soal pembatasan gim daring atau online itu berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Ekosistem Digital.
"Prinsipnya, apapun yang menjadi kebijakan Presiden, akan kita harus tindak lanjuti. Bentuknya seperti apa, nanti ya dari bu Menteri aja yang akan menjawabnya," kata Raden kepada wartawan di GIK UGM, Selasa (11/11/2025).
Selama ini, Raden bilang, pemerintah tetap berpedoman pada regulasi yang sudah ada dalam membatasi konten negatif di dunia digital.
Regulasi tersebut mencakup pengawasan terhadap berbagai jenis konten yang dianggap berbahaya bagi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja.
"Kalau bicara konten media sosial, secara prinsip kita tetap mengacu pada regulasi yang ada. Regulasi yang ada itu membatasi sesuatu yang sifatnya konten negatif," ungkapnya.
Raden menambahkan berbagai jenis konten negatif yang saat ini menjadi perhatian utama meliputi hoaks, pornografi, dan judi online.
Menurutnya, pemerintah akan terus menindaklanjuti berbagai bentuk penyimpangan digital yang berpotensi menimbulkan dampak sosial di dunia nyata.
Baca Juga: Cara Beli Chip Higgs Domino di itemku dan Keuntungannya
Meski begitu, terkait konten kekerasan yang diduga menjadi salah satu pemicu insiden di SMAN 72 Jakarta, Raden menyebut pihaknya akan menunggu hasil penyelidikan aparat penegak hukum sebelum mengambil langkah lanjutan.
"Kalau tadi ada konten-konten yang di kasus SMA 72, itu saya kira sebaiknya nanti kami menunggu dulu hasil daripada aparat penegak hukum sebagaimana. Kan tidak mungkin kami akan bertindak sendiri," ujarnya.
Raden memastikan Komdigi akan mendukung sepenuhnya setiap kebijakan yang diambil pemerintah, termasuk arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan aman.
"Kami dari sisi Komdigi yang jelas, kami akan mendukung apa yang menjadi kebijakan daripada pimpinan negara ini," tegasnya.
Empat Kementerian Bakal Duduk Bersama
Kekinian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pemerintah bakal membahas arahan Istana soal pembatasan gim daring usai insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Total Dana Korban Penipuan Tembus Rp811,1 Miliar, Sebanyak 702.833 Rekening Diblokir
- Media Inggris: FIFA ASEAN Cup Akal-akalan Infantino Pertahankan Posisi, Prabowo Kena Prank
- Arti Mimpi Ketemu Orang yang Sudah Meninggal tapi Tidak Bicara Menurut Primbon Jawa
- Menyakitkan Para Pencari Kerja, Guru Besar UGM: Perbuatan Gibran Tercela, Harus Diselesaikan
- Sabun Kojie San untuk Wajah atau Badan? Simak Kegunaan dan Kandungannya
Pilihan
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
Terkini
-
BRI Tambah Reksa Dana Pendapatan Tetap dan Indeks Saham Berbasis ESG
-
BRI Berikan Privilege Nonton Eksklusif Buy 1 Get 2 Ticket di The Premiere Cinema XXI
-
BRI x Prodia: Pilihan Layanan Kesehatan Eksklusif untuk Nasabah BRI Prioritas serta BRI Private
-
161 Bank di Indonesia Bertumbangan, 3 di Antaranya dari Jogja! Cek Masalahnya
-
Miris 117 Kampus Muhammadiyah Tanpa Profesor, Forum PTMA Siapkan Penataan Besar