- Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih Bantul tertunda karena menunggu arahan kementerian tentang Dana Desa 2026.
- Proyeksi Dana Desa tahun 2026 mengalami pemangkasan signifikan, Bantul saja diperkirakan turun Rp156 miliar.
- Bupati Bantul menyerukan perangkat desa bekerja profesional, transparan, dan akuntabel menghadapi keterbatasan anggaran.
SuaraJogja.id - Rencana pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terancam mandek.
Pasalnya, penggunaan anggaran Dana Desa (DD) 2026 untuk mendukung inisiatif ini masih menunggu arahan jelas dari kementerian.
Situasi ini diperparah dengan sinyalemen kuat bahwa alokasi Dana Desa tahun depan akan mengalami pemangkasan signifikan, seiring dengan penyesuaian keuangan negara.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima surat resmi terkait penggunaan Dana Desa untuk koperasi desa.
"Kalau untuk koperasi desa kita masih menunggu keterangan dari kementerian lebih lanjut, kita juga belum mendapatkan surat untuk itu (penggunaan Dana Desa untuk Kopdes)," kata Bupati Halim di Bantul, Sabtu (10/1/2025).
Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberlanjutan program-program desa yang mengandalkan Dana Desa.
Penurunan Anggaran Dana Desa yang Mengkhawatirkan
Kekhawatiran utama terletak pada proyeksi penurunan Dana Desa 2026 yang cukup drastis dibandingkan tahun 2025.
Bupati Halim mengindikasikan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi dari penyesuaian keuangan negara secara menyeluruh.
Baca Juga: Wasiat Terakhir PB XIII: Adik Raja Ungkap Pesan Penting Suksesi Keraton
"Sehingga kita masih melihat perkembangannya nanti bagaimana, sampai saat ini belum tahu kita arahannya," tambahnya, menunjukkan ketidakpastian yang melingkupi perencanaan anggaran desa.
Penurunan anggaran ini tidak hanya berdampak pada desa, tetapi juga pada pemerintah kabupaten.
Bupati Halim mengungkapkan, "Jadi semuanya mulai dari kementerian, kabupaten sampai kelurahan, semuanya keuangan menurun, Bantul sendiri saja turunnya tidak main-main tidak tanggung-tanggung sebesar Rp156 miliar."
Angka fantastis ini tentu akan sangat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dan desa dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Seruan Transparansi dan Profesionalisme di Tengah Keterbatasan
Di tengah kondisi yang serba terbatas ini, Bupati Bantul menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang bijaksana, baik di tingkat kabupaten maupun kelurahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Babak Baru Kasus Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman: Jejak Digital Seret Tersangka Baru
-
Ancaman BBM Naik Akibat Perang, Kurir Paket dan Ojol di Yogyakarta Kian Terhimpit
-
UGM-Bank Mandiri Taspen Lanjutkan Kemitraan, Siapkan Talenta Muda dan Literasi Pensiun
-
BRI Umumkan Dividen Rp52,1 Triliun, Didukung Laba Rp56,65 Triliun
-
BRI Group Buka Pegadaian di Timor Leste, Perluas Layanan UMi