- Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih Bantul tertunda karena menunggu arahan kementerian tentang Dana Desa 2026.
- Proyeksi Dana Desa tahun 2026 mengalami pemangkasan signifikan, Bantul saja diperkirakan turun Rp156 miliar.
- Bupati Bantul menyerukan perangkat desa bekerja profesional, transparan, dan akuntabel menghadapi keterbatasan anggaran.
SuaraJogja.id - Rencana pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terancam mandek.
Pasalnya, penggunaan anggaran Dana Desa (DD) 2026 untuk mendukung inisiatif ini masih menunggu arahan jelas dari kementerian.
Situasi ini diperparah dengan sinyalemen kuat bahwa alokasi Dana Desa tahun depan akan mengalami pemangkasan signifikan, seiring dengan penyesuaian keuangan negara.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima surat resmi terkait penggunaan Dana Desa untuk koperasi desa.
"Kalau untuk koperasi desa kita masih menunggu keterangan dari kementerian lebih lanjut, kita juga belum mendapatkan surat untuk itu (penggunaan Dana Desa untuk Kopdes)," kata Bupati Halim di Bantul, Sabtu (10/1/2025).
Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberlanjutan program-program desa yang mengandalkan Dana Desa.
Penurunan Anggaran Dana Desa yang Mengkhawatirkan
Kekhawatiran utama terletak pada proyeksi penurunan Dana Desa 2026 yang cukup drastis dibandingkan tahun 2025.
Bupati Halim mengindikasikan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi dari penyesuaian keuangan negara secara menyeluruh.
Baca Juga: Wasiat Terakhir PB XIII: Adik Raja Ungkap Pesan Penting Suksesi Keraton
"Sehingga kita masih melihat perkembangannya nanti bagaimana, sampai saat ini belum tahu kita arahannya," tambahnya, menunjukkan ketidakpastian yang melingkupi perencanaan anggaran desa.
Penurunan anggaran ini tidak hanya berdampak pada desa, tetapi juga pada pemerintah kabupaten.
Bupati Halim mengungkapkan, "Jadi semuanya mulai dari kementerian, kabupaten sampai kelurahan, semuanya keuangan menurun, Bantul sendiri saja turunnya tidak main-main tidak tanggung-tanggung sebesar Rp156 miliar."
Angka fantastis ini tentu akan sangat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dan desa dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Seruan Transparansi dan Profesionalisme di Tengah Keterbatasan
Di tengah kondisi yang serba terbatas ini, Bupati Bantul menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang bijaksana, baik di tingkat kabupaten maupun kelurahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Cucu Diduga Bunuh Nenek di Palembang, Pelarian Pelaku Hanya Bertahan 50 Menit
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, Sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM Dorong UMKM Bertumbuh
-
Lima Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, Muhammadiyah Minta Pencarian Gunakan Teknologi Terbaru
-
Heboh LHKP Muhammadiyah Cap Program MBG Haram, Haedar Nashir Buka Suara
-
Jelang Tanwir ke-114, Muhammadiyah Sentil Masalah Bangsa Menumpuk, Elite Tak Gerak Cepat
-
Dana Desa Dipangkas untuk Kopdes Merah Putih, Banyak Lurah Takut Masuk Penjara, DIY Andalkan Danais