- Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih Bantul tertunda karena menunggu arahan kementerian tentang Dana Desa 2026.
- Proyeksi Dana Desa tahun 2026 mengalami pemangkasan signifikan, Bantul saja diperkirakan turun Rp156 miliar.
- Bupati Bantul menyerukan perangkat desa bekerja profesional, transparan, dan akuntabel menghadapi keterbatasan anggaran.
SuaraJogja.id - Rencana pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terancam mandek.
Pasalnya, penggunaan anggaran Dana Desa (DD) 2026 untuk mendukung inisiatif ini masih menunggu arahan jelas dari kementerian.
Situasi ini diperparah dengan sinyalemen kuat bahwa alokasi Dana Desa tahun depan akan mengalami pemangkasan signifikan, seiring dengan penyesuaian keuangan negara.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima surat resmi terkait penggunaan Dana Desa untuk koperasi desa.
"Kalau untuk koperasi desa kita masih menunggu keterangan dari kementerian lebih lanjut, kita juga belum mendapatkan surat untuk itu (penggunaan Dana Desa untuk Kopdes)," kata Bupati Halim di Bantul, Sabtu (10/1/2025).
Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberlanjutan program-program desa yang mengandalkan Dana Desa.
Penurunan Anggaran Dana Desa yang Mengkhawatirkan
Kekhawatiran utama terletak pada proyeksi penurunan Dana Desa 2026 yang cukup drastis dibandingkan tahun 2025.
Bupati Halim mengindikasikan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi dari penyesuaian keuangan negara secara menyeluruh.
Baca Juga: Wasiat Terakhir PB XIII: Adik Raja Ungkap Pesan Penting Suksesi Keraton
"Sehingga kita masih melihat perkembangannya nanti bagaimana, sampai saat ini belum tahu kita arahannya," tambahnya, menunjukkan ketidakpastian yang melingkupi perencanaan anggaran desa.
Penurunan anggaran ini tidak hanya berdampak pada desa, tetapi juga pada pemerintah kabupaten.
Bupati Halim mengungkapkan, "Jadi semuanya mulai dari kementerian, kabupaten sampai kelurahan, semuanya keuangan menurun, Bantul sendiri saja turunnya tidak main-main tidak tanggung-tanggung sebesar Rp156 miliar."
Angka fantastis ini tentu akan sangat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dan desa dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Seruan Transparansi dan Profesionalisme di Tengah Keterbatasan
Di tengah kondisi yang serba terbatas ini, Bupati Bantul menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang bijaksana, baik di tingkat kabupaten maupun kelurahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Bedak Apa yang Bisa Menghilangkan Flek Hitam? Ini 5 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
Pilihan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
Terkini
-
Ramai di Threads, Dosen Farmasi UMY Diduga Lecehkan Mahasiswi, Kampus Panggil yang Bersangkutan
-
Peringati 250 Tahun AS, Kedutaan Besar AS Gelar Pelatihan Jurnalisme Mobile di Yogyakarta
-
Jogja Laptop Festival 2026: Axioo Suguhkan Hype AMD X1 dan Pongo 535
-
Kejagung Bergerak, Seluruh Titik SPPG DIY Disisir Kejati
-
Kemenpar Dorong Penerbangan Langsung India-YIA, Bidik Kenaikan Wisatawan ke Yogyakarta