Sekjen PDIP: Hadapi Krisis, Pemerintah Harus Berani Pangkas Pengeluaran Tak Perlu

SuaraJogja.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menekankan pentingnya langkah ekstrem dalam pengelolaan anggaran negara di tengah ketidakpastian ekonomi global. 

Hasto menilai, langkah utama yang harus diambil pemerintah saat ini adalah keberanian untuk menyisir kembali belanja negara dan memangkas pengeluaran yang tidak memberikan dampak langsung pada produktivitas rakyat.

"Jadi ketika siapa pun, termasuk di dalam ekonomi rumah tangga, ketika menghadapi krisis, langkah pertama adalah mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dan kemudian dari pengeluaran yang tidak perlu itu diubah menjadi pengeluaran yang produktif," kata Hasto ditemui di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (8/4/2026).

Hasto mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang justru melakukan pemotongan transfer ke daerah (TKD). Menurutnya, kebijakan tersebut tidak tepat sasaran.

Alih-alih memotong hak daerah, PDIP mendorong adanya evaluasi total terhadap efisiensi birokrasi dan belanja modal yang tidak mendesak. 

Setiap rupiah yang berhasil dihemat dari pengeluaran yang tidak perlu harus dikonversi menjadi bantuan sarana produksi pertanian atau infrastruktur kerakyatan.

"Dari pengeluaran yang tidak perlu itu diubah menjadi pengeluaran yang produktif. Contohnya di sini (Pemkot Jogja) membuat cabang untuk warung Brongkos yang cita rasanya luar biasa. Itu artinya menciptakan gerak ekonomi, nah Pemda memberikan campur tangan di situ," ujarnya.

Di sisi lain, PDIP mendesak agar pemerintah segera memperkuat ketahanan fiskal nasional. Hal ini dianggap krusial agar masyarakat tidak terus dibayangi kecemasan terhadap isu kenaikan harga BBM saat gejolak energi global.

"Persiapan menghadapi krisis itu harus kita siapkan secara progresif. Termasuk perlunya evaluasi terhadap pemotongan anggaran di daerah," ujarnya.

Baca Juga: PDIP Hadirkan Lakon Wisanggeni Lahir, Hasto Kristiyanto: Gambarkan Suasana Kebatinan Partai

Hasto mengingatkan bahwa fokus utama pemerintah seharusnya adalah memastikan kedaulatan pangan tetap terjaga di tengah keterbatasan anggaran.

Baginya, efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat yang paling fundamental.

"Transfer ke daerah yang dipotong itu perlu dilakukan evaluasi dan kemudian harus mendorong bagaimana daerah punya kemampuan untuk mendorong daya tahan perekonomian kita," tegasnya.