Sikapi Tekanan Ekonomi, Pengamat Sebut Probabilitas Terjadinya '98 Jilid 2' Masih Rendah

SuaraJogja.id - Pengamat Politik UGM, Alfath Bagus Panuntun, menilai kondisi ekonomi dan politik Indonesia saat ini belum bisa disamakan dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara tekanan ekonomi yang terjadi sekarang dengan krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada akhir Orde Baru.

"Bagi saya ada dua hal yang perlu dipisahkan secara tegas, yakni indikator ekonomi dan kemungkinan krisis politik," kata Alfath, kepada Suara.com, Minggu (7/6/2026).

Ia mengatakan kesalahan yang sering muncul di ruang publik adalah menganggap tekanan ekonomi otomatis berujung pada krisis politik. Padahal, hubungan keduanya tidak selalu berjalan secara linear dan disederhanakan begitu saja.

Diakui Alfath, Indonesia saat ini memang menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat. Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level terlemah terhadap dolar AS serta kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan ekonomi menjadi sinyal yang perlu diwaspadai.

Namun demikian, kondisi tersebut masih berbeda jauh dibandingkan situasi menjelang Reformasi 1998. Saat itu, kata dia, Indonesia tidak hanya menghadapi tekanan pasar namun ada keruntuhan sistem ekonomi dan politik secara bersamaan.

"Bayangkan, saat itu Rupiah terdepresiasi lebih dari 70 persen, banyak bank kolaps, inflasi melonjak sangat tinggi, harga sembako melangit, pengangguran meningkat drastis, elite politik dan militer mulai pecah kongsi, bahkan pemerintah telah kehilangan legitimasi politik," ungkapnya.

Menurut Alfath, meski rupiah menembus level psikologis Rp18 ribu per dolar AS dan IHSG terpuruk ke bawah level 6.000, fundamental ekonomi Indonesia saat ini dinilai masih lebih kuat dibandingkan tahun 1998. 

Ia menyebut sistem perbankan, inflasi, hingga cadangan devisa masih relatif terkendali.

"Di atas kertas, indikator makro menunjukkan fundamental kita saat ini masih jauh lebih baik daripada 1998. Sistem perbankan relatif kuat, inflasi masih terkendali, cadangan devisa masih besar, dan negara masih memiliki kapasitas fiskal untuk melakukan intervensi," ucapnya.

Baca Juga: Sekjen PDIP: Hadapi Krisis, Pemerintah Harus Berani Pangkas Pengeluaran Tak Perlu

Di sisi politik, Alfath melihat kondisi elite saat ini masih relatif solid. Ia menilai peluang terjadinya perubahan rezim seperti Reformasi 1998 masih cukup rendah.

Pasalnya memang belum terlihat adanya perpecahan besar di tingkat elite maupun melemahnya kapasitas negara secara signifikan.

"Menurut analisis politik saya, probabilitasnya masih rendah untuk terjadinya 1998 jilid 2 karena syarat utama perubahan rezim itu bukan sekadar tuntutan yang kuat dari grassroot, melainkan juga perpecahan ditingkat elite dan keruntuhan kapasitas negara," ungkapnya.

Meski begitu, Alfath mengingatkan pemerintah agar tetap waspada terhadap meningkatnya kerentanan legitimasi di tengah tekanan ekonomi dan politik yang terjadi saat ini. Situasi sekarang memang belum bersifat revolusioner namun bisa berkembang menjadi krisis apabila tidak dikelola dengan baik.

"Yang sedang kita hadapi saat ini bukan situasi revolusioner seperti 1998, melainkan situasi yang disebut sebagai periode meningkatnya kerentanan legitimasi," tegasnya.

Ia berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Termasuk dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik agar ketidakpuasan masyarakat tidak semakin meluas.