Kenaikan Harga Pertamax Picu Efek Domino, Akademisi Desak Pemerintah Evaluasi Subsidi BBM

SuaraJogja.id - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 kemarin dinilai berpotensi menimbulkan efek domino terhadap berbagai sektor ekonomi.

Akademisi pun mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan subsidi BBM agar tekanan terhadap daya beli masyarakat tidak semakin besar.

"Kalau pendapatan masyarakat relatif tetap sementara harga bahan bakar meningkat, maka dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor," ujar Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir di Yogyakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurut Zuly, Harga bahan pokok berpotensi naik, biaya produksi meningkat, dan pada akhirnya beban ekonomi masyarakat menjadi semakin berat,” ujarnya.

Menurut Zuly, kenaikan harga Pertamax tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Menurutnya, lonjakan harga yang merupakan bagian dari dampak ketidakstabilan geopolitik global itu dikhawatirkan bisa memengaruhi distribusi energi dunia dan mendorong kenaikan harga minyak internasional.

Para ekonom dan ahli kebijakan publik sebenarnya telah lama memprediksi konflik berkepanjangan di Timur Tengah akan berdampak terhadap rantai pasok energi global. Kondisi itu pada akhirnya turut dirasakan negara-negara pengimpor minyak, termasuk Indonesia.

"Konflik berlangsung lama dan jalur distribusi energi global terganggu, maka harga minyak dunia akan terus meningkat," tandasnya.

Meski kenaikan harga Pertamax dipandang sebagai konsekuensi dari mekanisme pasar global, Zuly menyebut dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dapat meluas ke berbagai sektor.

Kenaikan biaya energi akan diikuti meningkatnya ongkos transportasi dan distribusi barang. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga bahan pokok maupun kebutuhan sehari-hari lainnya.

Baca Juga: Polisi Rekonstruksi Kasus Little Aresha, Orang Tua Minta 13 Tersangka Dihukum Berat

Efek domino tersebut menjadi persoalan serius. Sebab kenaikan biaya hidup tidak selalu diikuti peningkatan pendapatan masyarakat.

"Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hingga kelas menengah berpotensi mengalami penurunan daya beli," ungkapnya.

Karena itu pemerintah diminta segera menangani tekanan ekonomi yang berlangsung dalam waktu panjang. Sebab bila tidak dilakukan dapat memicu ketidakpuasan sosial

"Pemerintah perlu mengambil langkah yang cepat agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas," tandasnya.

Selain dampak ekonomi, Zuly menyatakan, kecemasan masyarakat terhadap kondisi energi nasional akan terus meningkat. Apalagi antrean panjang yang sempat terjadi di sejumlah SPBU di Yogyakarta.

Persoalan itu menjadi salah satu indikator adanya kekhawatiran publik terhadap kemungkinan kenaikan harga lanjutan maupun gangguan pasokan BBM. Untuk itu pemerintah perlu menjaga kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka.