Juknis Tak Jelas dan jadi Saudara Tiri KDMP, KKMP di Jogja Belum Rasakan Dukungan Pemerintah

SuaraJogja.id - Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang digadang-gadang menjadi ujung tombak penyedia kebutuhan pokok murah di kawasan perkotaan ternyata masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Mulai dari belum jelasnya petunjuk teknis (juknis), minimnya dukungan pemerintah hingga pengurus yang harus mengelola koperasi secara sukarela dengan penghasilan yang masih sangat terbatas.

Di KKMP Giwangan, Kota Yogyakarta misalnya, diluncurkan sejak pertengahan Mei 2026 lalu, omzet KKMP tersebut hingga saat ini masih minim karena tak dapat dukungan dari pemerintah dari subsidi operasional, bantuan pengelolaan maupun dukungan sumber daya manusia. Kondisi ini berbeda jauh dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah pedesaan yang gencar dikembangkan pemerintah.

Ketua KKMP Giwangan, Sudaryanto di Yogyakarta, Senin (29/6/2026)  mengatakan KKMP yang dikelolanya baru beroperasi sejak 22 Mei 2026 dan hingga kini masih dalam tahap merintis.

"Omzet bulan Mei kemarin baru sekitar Rp5 juta karena memang baru dibuka. Untuk bulan Juni ini laporannya masih kami susun," ujarnya.

Padahal menurut Sudaryanto, minat masyarakat sebenarnya mulai tumbuh seiring semakin dikenalnya KKMP sebagai tempat membeli kebutuhan pokok dengan harga murah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Komoditas yang paling banyak diburu warga antara lain minyak goreng, gula, tepung, dan telur. Namun keterbatasan modal membuat pengelola belum mampu melengkapi seluruh kebutuhan masyarakat.

"Warga banyak meminta agar barang ditambah seperti bumbu dapur dan kebutuhan lainnya. Tapi kami masih terbatas modal sehingga penambahan barang dilakukan pelan-pelan," jelasnya.

Modal awal yang dimiliki KKMP Giwangan untuk menjalankan usaha hanya sekitar Rp15 juta. Jumlah tersebut harus diputar untuk memenuhi kebutuhan stok sekaligus menjaga keberlangsungan operasional gerai.

Padahal salah satu daya tarik KKMP di wilayahnya adalah harga barang yang dijual lebih murah dibandingkan pasar maupun toko modern. Contohnya, minyak goreng Minyakita yang di sejumlah pasar dijual hingga Rp20 ribu hingga Rp21 ribu per liter masih bisa dijual sesuai HET sebesar Rp15.700.

Baca Juga: Data Pusat Tak Akurat, DPRD Jogja Desak Aturan Lokal agar Bantuan Pendidikan Tepat Sasaran

"Kami berkomitmen menjual sesuai HET. Untuk minyak goreng kami masih menjual Rp15.700 sementara di pasar sudah Rp20 ribu lebih," katanya.

Namun di balik harga murah tersebut, pengelolaan koperasi masih sepenuhnya bergantung pada semangat gotong royong para pengurus dan anggota. Hingga kini belum ada manajer profesional, karyawan tetap maupun kasir khusus.

Seluruh aktivitas operasional dilakukan secara bergantian oleh pengurus, anggota koperasi bahkan melibatkan keluarga pengurus.

"Kami belum punya karyawan. Semua masih dikerjakan pengurus secara bergantian, bahkan dibantu anak-anak saya yang masih kuliah maupun sekolah," ujarnya.

Menurut Sudaryanto, bantuan pemerintah yang diterima sejauh ini hanya berupa subsidi pembelian barang dari pemasok tertentu alih-alih bantuan langsung untuk pengembangan koperasi. Mereka Tidak mendapatkan bantuan fisik atau modal. 

"Yang ada hanya subsidi pembelian barang tertentu dari distributor atau pemasok," katanya.