Juknis Tak Jelas dan jadi Saudara Tiri KDMP, KKMP di Jogja Belum Rasakan Dukungan Pemerintah

Kondisi tersebut berbeda dengan skema pengembangan KDMP di desa yang dinilai memiliki dukungan regulasi dan fasilitas yang lebih jelas.

Sudaryanto menyebut hingga saat ini belum ada kepastian mengenai bentuk dukungan pemerintah terhadap KKMP di wilayah perkotaan. Banyak ketentuan yang diterapkan pada KDMP sulit diterapkan di perkotaan, salah satunya terkait kebutuhan lahan yang luas.

"Kami ini seperti saudara kembar KDMP tetapi perlakuannya berbeda. Kalau di desa mencari lahan seribu meter persegi mungkin mudah. Kalau di kota sangat sulit. Karena itu aturan untuk KKMP seharusnya berbeda dengan KDMP," katanya.

Ia berharap pemerintah segera menerbitkan regulasi khusus bagi koperasi perkotaan agar pengembangan KKMP tidak tertinggal jauh dibandingkan koperasi desa.

Apalagi saat ini, kata dia, dari sekitar 40 hingga 50 kelurahan di Kota Yogyakarta, baru sekitar 20-an KKMP yang mulai aktif bergerak.

Sebab selain persoalan regulasi, tantangan terbesar lainnya adalah membangun kesadaran masyarakat untuk berbelanja di koperasi milik lingkungan sendiri. 

Padahal KKMP tidak bertujuan mematikan usaha warung kecil di lingkungan masyarakat. Namun sebaliknya koperasi ingin menjadi pemasok bagi warung-warung kecil agar mereka juga dapat menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih murah.

"Kami sudah menyediakan barang murah bahkan layanan antar, tetapi warga masih banyak yang memilih belanja ke luar. Ini menjadi tantangan besar bagi kami," katanya.

Sementara itudi tengah upaya pemerintah mempercepat pengembangan KDMP, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mendesak pemerintah menghentikan sementara pelatihan calon manajer KDMP. Hal ini menyusul meninggalnya lima peserta pelatihan.

Baca Juga: Data Pusat Tak Akurat, DPRD Jogja Desak Aturan Lokal agar Bantuan Pendidikan Tepat Sasaran

"Kami meminta pelatihan dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh dengan mengedepankan aspek keselamatan peserta," tandasnya.

Menurut Eko, peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelatihan. Tak hanya proses rekrutmen peserta, pemeriksaan kesehatan namun juga metode pelatihan hingga standar keselamatan.

Aparat penegak hukum juga didesak melakukan investigasi terbuka dan transparan terkait meninggalnya lima peserta pelatihan tersebut.

"Lima korban jiwa ini jumlah yang sangat besar. Bahkan satu korban dalam pelatihan pun seharusnya tidak boleh terjadi. Harus ada pihak yang bertanggung jawab secara hukum," ujarnya.

Eko menilai pelatihan bagi calon manajer koperasi memang perlu menanamkan disiplin dan integritas. Namun metode yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan pengelolaan koperasi alih-alih pendekatan yang menyerupai pelatihan fisik berat.

"Koperasi membutuhkan manajer yang memiliki kemampuan manajemen, integritas dan mental model yang baik dalam mengelola organisasi, bukan semata kemampuan fisik," imbuhnya.