DIY Mulai Kering Kerontang, Bantuan Pusat Menunggu Status Darurat

SuaraJogja.id - Kekeringan mulai menjadi ancaman nyata di empat kabupaten seperti Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Sleman akibat dampak El Nino yang berkepanjangan. Bahkan BMKG Yogyakarta menetapkan status awas potensi kekeringan meteorologis di seluruh DIY. 

Namun di tengah warga yang mulai menghadapi persoalan ketersediaan air, bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum juga bisa turun. BNPB menyatakan masih menunggu adanya penetapan status siaga darurat dari pemerintah daerah sebelum memberikan dukungan penanganan kekeringan.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati usai bertemu Gubernur DIY, Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (10/8/2026) mengatakan, hingga saat ini kondisi DIY masih dinilai relatif aman dan belum berada dalam status siaga darurat.

"Sampai saat ini selama belum ada status siaga darurat, pemerintah pusat belum memberikan dukungan," ujarnya.

BNPB sendiri mengakui pemerintah pusat siap memberikan bantuan apabila kondisi di daerah semakin membutuhkan penanganan. Jika status siaga darurat ditetapkan dan pemerintah provinsi meminta dukungan, BNPB baru dapat memberikan bantuan.

Daerah bisa meminta pusat mendapatkan bantuan tangki air atau pompa. Selain itu jika dibutuhkan modifikasi cuaca untuk mendukung ketersediaan air.

"Kalau memang ada siaga darurat dan pemerintah provinsi membutuhkan dukungan dari pusat, nanti kami akan segera dukung sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan," ujarnya.

Di sisi lain, BNPB memastikan potensi kekeringan tetap dipantau bersama BMKG dan pemerintah daerah. Potensi dampak El Nino maupun kondisi iklim menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam melihat risiko bencana.

Apalagi persoalan kekeringan juga berpotensi merembet menjadi ancaman lain. Salah satunya kebakaran hutan dan lahan. 

Baca Juga: Menyesap Selang Demi Setetes Air, Potret Ketangguhan Warga Bantul Bertahan Saat Kemarau

Untuk DIY, BNPB menyebut belum ada kondisi kebakaran hutan dan lahan yang menjadi perhatian serius. Namun di sejumlah wilayah lain, BNPB telah meningkatkan kesiapsiagaan dengan pemantauan hotspot melalui satelit serta melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian terkait, relawan dan perusahaan.

"Karenanya koordinasi dilakukan agar potensi bencana bisa diantisipasi sedini mungkin," ujarnya.

Sebelummya Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Yogyakarta, Mamenun  dalam keterangannya menyatakan sebanyak sembilan kapanewon di DIY mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Masyarakat dan pemerintah daerah diminta mengantisipasi dampak kekeringan.

"Masyarakat diharapan melakukan pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien," ujarnya.

BMKG memprediksi, akhir musim kemarau diprediksi baru akan terjadi pada dasarian pertama dan kedua bulan November 2026 mendatang. Sebab potensi kekeringan ekstrem di wilayah Yogyakarta dipicu adanya aktivitas El Nino yang masih dalam kategori kuat yang diperkirakan terjadi hingga Desember 2026.

Dari data BMKG, sejumlah wilayah diketahui sudah mengalami cukup lama hari tanpa hujan. Wilayah yang sudah masuk kategori kekeringan ekstrem atau lebih dari 60 hari tanpa hujan di antaranya Kapanewon Bambanglipuro, Bantul, Imogiri, Jetis, Pajangan, Pandak dan Pundong (Bantul), Kapanewon Rongkop (Gunungkidul), dan Temon (Kulon Progo).