Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi

SuaraJogja.id - Seperti halnya di daerah lain, sejumlah warga Yogyakarta mempertanyakan atau memprotes hasil cek desil Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pasca digelarnya Sensus Ekonomi 2026. Mereka mengaku klasifikasi desil mereka berubah drastis, bahkan ada yang semula masuk desil 4 kini tercatat sebagai desil 9.

Salah satunya dialami M Muslim, warga Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Ia mengaku sebelumnya tercatat dalam desil 4, namun kini statusnya berubah menjadi desil 9.

Perubahan tersebut membuat Muslim mempertanyakan dasar penghitungan data kemiskinan. Sebab, menurut dia, kondisi ekonominya tidak berubah secara signifikan. Ia bahkan mengaku tidak memiliki mobil maupun barang-barang mewah yang bisa menjadi indikator dirinya telah masuk kelompok ekonomi atas.

"Saya awalnya masuk desil 4 tapi pasca sensus jadi 9. Padahal tidak punya mobil atau barang mewah," ujarnya di Yogyakarta, Rabu (19/8/2026).

Ironisnya, ketika masih berada di desil 4, Muslim justru mengaku seringkali luput mendapatkan bantuan sosial. Kini, ketika datanya justru menempatkannya di desil 9. Hal itu membuatnya semakin sulit mendapatkan akses bantuan.

"Dulu luput bansos, sekarang malah dianggap kaya raya. Padahal saya tidak punya mobil dan barang mewah," ujarnya,

Sementara Tinah, warga Gowongan mengaku saat ini dia tidak mendapatkan lagi bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH). Lansia berusia 71 tahun ini mendapatkan informasi bansos dicabut karena saat ini dirinya masuk desil 6 meski tidak lagi memiliki pekerjaan.

"Saat tanya RT sudah dianggap tidak rentan miskin jadi tidak dapat PKH lagi. Padahal saya tidak bekerja lagi dan hanya tinggal di rumah warisan orang tua," paparnya.

Secara terpisah, Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengaku mempertanyakan perubahan klasifikasi desil tersebut kepada pihak BPS. Menurutnya, pemdaperlu mengetahui secara jelas dasar yang digunakan dalam menentukan kelompok desil masyarakat.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran Paksa Seniman Bertahan Mandiri, Pemda DIY Prioritaskan Agenda Pusat

"Ini kemarin saya sudah protes juga sama Bu Endang (Plt Kepala BPS DIY-red). Kok bisa desil berubah padahal ekonomi warga kami masih sama. Dasarnya seperti apa dalam sensus itu?," tandasnya.

Menurut Ni Made, saat ini masyarakat terbagi dalam desil 1 hingga 10. Kelompok desil 1 sampai 5 menjadi perhatian dalam penanganan kemiskinan, sementara desil 6 sampai 10 dianggap sudah lebih mampu bertahan secara mandiri.

Namun, ia menilai persoalannya bukan sekadar angka desil. Yang harus dipertanyakan adalah bagaimana seseorang diklasifikasikan hingga bisa berpindah dari satu desil ke desil lainnya.

Apalagi di DIY, BPS mencatat jumlah warga miskin per Maret 2026 masih sebesar 9,7 persen atau sekitar 408.870 orang. Meski angka tersebut turun 0,38 persen dibandingkan September 2025, tidak serta merta ada perubahan desil yang signifikan.

"Data-data itu dari pusat, bukan kita yang menentukan. Tinggal bicaranya adalah kriteria. Dia sampai di mana? Nah, ini bagaimana mereka mengklasifikasikan itu yang juga kita harus bertanya pada BPS," ungkapnya.

Made mengatakan perubahan klasifikasi tersebut berpotensi memengaruhi berbagai kebijakan pemerintah, terutama kebijakan yang menggunakan data ekonomi masyarakat sebagai dasar pemberian bantuan. Karena itu, Pemda DIY mendesak BPS memaparkan metode dan kriteria penghitungan yang digunakan.