Purbaya Dicopot, DPRD DIY Tantang Menkeu Baru Batalkan Seluruh Pemangkasan Anggaran Daerah

"Kalaupun kemudian ke depan perlu ada penyempurnaan, perlu ada perbaikan tentang tata kelolanya, kita perbaiki bareng-bareng. Tapi bukan kemudian dicabut fiskalnya," ungkapnya.

Eko kembali mengingatkan pemerintah pusat agar tidak melihat APBN hanya dari sisi pemerintah pusat. Karenanya selain pembatalan pemangkasan anggaran, perbaikan pengelolaan keuangan daerah juga mesti dilakukan seperti perbaikan kualitas, integritas, dan manajemen keuangan daerah.

Untuk 2027, ia berharap APBD dapat kembali mendapatkan tambahan kekuatan fiskal seperti yang pernah terjadi pada 2023 atau 2024, dengan catatan tata kelola diperbaiki.

Perbaikan manajemen tersebut harus dilakukan dengan memastikan tidak ada korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan anggaran tepat sasaran.

"Tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada gratifikasi, tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan dan tepat sasaran," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi