Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia

SuaraJogja.id - Peta ancaman gempa bumi megathrust di Indonesia sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Jauh sebelum tsunami Aceh 2004 menerjang dan menewaskan ratusan ribu orang, zona-zona sumber gempa besar di Indonesia telah menjadi bagian dari kajian para ahli.

Yang belum selesai justru pertanyaan yang jauh lebih penting: jika gempa besar itu suatu hari benar-benar terjadi, seberapa siap Indonesia menghadapinya?

Pakar gempa Universitas Gadjah Mada (UGM), Gayatri Indah Marliyani, mengingatkan pembahasan mengenai megathrust seharusnya tidak membuat masyarakat sibuk menebak kapan gempa besar akan terjadi.

Sebab, informasi mengenai megathrust merupakan potensi, bukan prediksi. Waktu terjadinya gempa tidak dapat ditentukan secara rinci.

“Tujuan pembicaraan mengenai megathrust seharusnya bukan membuat masyarakat bertanya, ‘Kapan gempa besar itu terjadi?’, tetapi mengubah pertanyaannya menjadi, ‘Kalau suatu saat terjadi, apakah kita sudah siap?’” ujar Gayatri dikutip dari BBC Indonesia.

Pertanyaan itu menjadi penting karena Indonesia berada di kawasan tektonik yang sangat aktif. Wilayah Indonesia berada di persimpangan tiga lempeng tektonik aktif dunia, yakni Lempeng Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia.

Di sejumlah wilayah, pertemuan lempeng tersebut membentuk zona subduksi atau megathrust. Di sanalah satu lempeng menunjam ke bawah lempeng lainnya dan secara perlahan menyimpan energi tektonik.

14 Zona dalam Peta Ancaman

Berdasarkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2024, terdapat 14 zona megathrust yang berpotensi berdampak terhadap Indonesia.

Baca Juga: Dugaan Kekerasan Seksual di Ponpes Ash-Sholihah, Kanwil Kemenag DIY Layangkan Surat Peringatan

Peta tersebut membentang dari kawasan Aceh hingga Indonesia timur.

Zona tersebut antara lain Megathrust Aceh-Andaman dengan potensi magnitudo maksimum M9,2, Nias-Simeulue M8,7, Batu M7,8, Mentawai-Siberut M8,9, Mentawai-Pagai M8,9, Enggano M8,9, Jawa M9,1, Jawa bagian barat M8,9, Jawa bagian timur M8,9, Sumba M8,9, Sulawesi Utara M8,5, Palung Cotabato M8,3, Filipina Selatan M8,2, dan Filipina Tengah M8,1.

Namun, deretan angka tersebut tidak boleh dibaca sebagai jadwal kapan gempa akan terjadi.

Gayatri menegaskan luasnya sistem megathrust membuat Indonesia tidak bisa menunjuk satu “titik” yang sedang menunggu pecah.

Beberapa segmen memang mendapatkan perhatian lebih karena dalam catatan sejarah belum mengalami gempa besar dalam waktu relatif lama. Kondisi semacam itu dikenal sebagai seismic gap.

Tetapi seismic gap, menurut Gayatri, bukanlah jam hitung mundur.

“Seismic gap pun bukan jam hitung mundur. Ia membantu kita mengidentifikasi wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih dalam kajian bahaya dan mitigasi,” katanya.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menyebut seluruh segmen di zona megathrust memiliki potensi gempa besar. Namun, BMKG memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah wilayah, antara lain Mentawai-Siberut, Selat Sunda, dan Sumba.

Pada segmen Mentawai-Siberut, potensi dampaknya dapat dirasakan di Sumatra Barat, Sumatra Utara, hingga Bengkulu.

Sementara segmen Selat Sunda yang masuk dalam sistem Jawa bagian barat menjadi perhatian karena dampaknya dapat menjangkau Banten, Jawa Barat, bahkan Jakarta.

Untuk Jakarta, Wijayanto menyebut gempa dari segmen tersebut berpotensi dirasakan dengan intensitas V-VI MMI. Dalam skenario tertentu, tsunami minor dengan status waspada atau kurang dari 0,5 meter juga dapat mencapai pesisir utara Jakarta sekitar tiga jam setelah gempa.

Namun, kondisi tersebut merupakan gambaran potensi dampak, bukan ramalan kejadian.

BMKG, kata Wijayanto, tetap memantau aktivitas kegempaan di seluruh Indonesia selama 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu, baik gempa yang bersumber dari megathrust maupun sesar aktif lainnya.

Dari Guncangan hingga Tsunami

Megathrust sendiri bukan fenomena yang baru muncul. Kepala Laboratorium Geologi Dinamik UGM, Gayatri Indah Marliyani, menjelaskan zona tersebut telah terbentuk selama jutaan tahun sebagai bagian dari sistem tektonik Indonesia.

Lempeng tektonik terus bergerak beberapa sentimeter setiap tahun. Pada zona subduksi, sebagian bidang kontak antarlempeng dapat terkunci akibat gesekan.

Meski terkunci, pergerakan lempeng terus berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan deformasi dan akumulasi tegangan.

Ketika tegangan telah melampaui kekuatan gesekan pada bidang patahan, bagian yang terkunci dapat bergeser secara tiba-tiba. Pelepasan energi itulah yang menghasilkan gempa.

“Jadi sebenarnya tidak diperlukan sebuah ‘pemicu’ khusus dari luar,” jelas Gayatri.

Peneliti Ahli Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa, menjelaskan risiko megathrust tidak berhenti pada guncangan.

Karena bidang megathrust berada di bawah laut dan memiliki pola pergeseran naik, deformasi dasar laut dapat mendorong massa air dalam jumlah besar.

“Kalau naik itu di atasnya kan ada air. Jadi, air itu akan bergerak. Nah, bergeraknya ke segala arah, jadi akan sampai ke pesisir. Itu yang kemudian bisa menyebabkan tsunami,” ujarnya.

Ancaman megathrust kemudian terbagi menjadi ancaman primer dan sekunder.

Ancaman primer meliputi guncangan gempa dan surface rupture. Sementara ancaman sekunder dapat berupa tsunami, longsor, likuifaksi, hingga kebakaran.

Karena itu, besarnya magnitudo bukan satu-satunya penentu tingkat kerusakan.

Jarak dari sumber gempa, kedalaman, arah perambatan patahan, kondisi geologi dan tanah, kualitas bangunan, kepadatan penduduk, hingga kesiapsiagaan masyarakat ikut menentukan besarnya dampak.

Jawa Bukan Wilayah yang Asing dengan Megathrust

Sejarah juga menunjukkan bahwa ancaman tersebut bukan sekadar teori.

Dalam 32 tahun terakhir, wilayah Jawa setidaknya pernah mengalami dua gempa besar yang berkaitan dengan sistem subduksi dan diikuti tsunami.

Pada 1994, gempa besar memicu tsunami destruktif di Banyuwangi Selatan. Dua belas tahun kemudian, gempa besar kembali mengguncang kawasan Pangandaran dan diikuti tsunami pada 2006.

Wilayah yang berhadapan langsung dengan zona subduksi menjadi kawasan yang perlu memberikan perhatian besar terhadap risiko tersebut.

Untuk sistem Sumatra-Jawa, kawasan yang menghadapi langsung zona subduksi antara lain pantai barat Sumatra serta pantai selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Tetapi gempa yang terjadi belakangan tidak serta-merta menjadi pertanda megathrust akan segera bergerak.

Pada Agustus-September 2026, sejumlah gempa bermagnitudo di atas M5 masih terjadi di berbagai daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Jawa.

Gempa M7,7 di Flores pada 15 Agustus 2026, misalnya, berasal dari Flores Back-Arc Thrust, bukan megathrust selatan Jawa.

Begitu pula gempa di sekitar Kepulauan Seribu pada 12 September 2026. Gempa tersebut berkaitan dengan aktivitas intraslab, yakni deformasi di dalam lempeng yang telah menunjam, bukan rupture pada bidang megathrust dangkal.

Gayatri mengingatkan, kedekatan waktu maupun lokasi antargempa tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa gempa-gempa tersebut saling berkaitan.

“Gempa besar tidak otomatis berarti megathrust Indonesia akan segera bergerak,” katanya.

Masalah Besarnya: Kesiapan

Jika peta ancaman sudah tersedia, persoalan berikutnya adalah apakah mitigasi bergerak secepat pengetahuan tentang ancaman tersebut.

Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Avianto Amri, menilai Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam kesiapsiagaan bencana.

Salah satu indikator yang ia soroti adalah anggaran.

Pada 2026, anggaran BNPB ditetapkan sekitar Rp491 miliar, turun sekitar 75 persen dibandingkan 2025 yang mencapai Rp2,01 triliun. Untuk 2027, anggaran BNPB direncanakan sekitar Rp1 triliun.

Di sisi lain, terdapat Dana Siap Pakai sebesar Rp4,62 triliun pada 2026 yang diperuntukkan terutama untuk penanganan saat kondisi darurat.

Persoalannya, dana tanggap darurat tidak sama dengan investasi mitigasi.

Indonesia membutuhkan bangunan yang lebih kuat sebelum gempa datang, sistem peringatan dini yang berfungsi, jalur evakuasi yang jelas, latihan berkala, serta masyarakat yang mengetahui apa yang harus dilakukan dalam hitungan detik setelah guncangan terjadi.

BNPB memperkirakan kerugian ekonomi akibat bencana di Indonesia berkisar Rp20 triliun hingga Rp50 triliun setiap tahun.

Tsunami Aceh 2004 tercatat menyebabkan kerugian sekitar Rp51,4 triliun. Sementara banjir bandang di Sumatra Utara dan Aceh pada 2025 diperkirakan CELIOS menimbulkan kerugian hingga Rp68,67 triliun.

Avianto menilai pendekatan terhadap bencana seharusnya bergeser dari mengeluarkan uang setelah bencana menjadi berinvestasi sebelum bencana.

“Mengapa kita bersedia mengeluarkan biaya yang sangat besar setelah bencana terjadi, tapi masih ragu menginvestasikan sebagian dari sumber daya tersebut untuk mencegah kerugian? Kita sudah terlalu lama membayar setelah bencana,” ujarnya.

Sekolah dan Rumah Sakit Harus Menjadi Benteng

Mitigasi juga tidak cukup berhenti pada dokumen kajian risiko.

Nuraini menekankan pentingnya memperkuat bangunan yang sudah ada melalui retrofitting, terutama fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan perkantoran.

Bangunan pemerintah, menurut dia, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dipastikan aman terhadap gempa.

Pengalaman sejumlah gempa menunjukkan sekolah dan rumah sakit masih dapat mengalami kerusakan parah.

Padahal rumah sakit merupakan fasilitas vital setelah bencana. Ketika korban membutuhkan pertolongan, fasilitas kesehatan justru harus tetap berfungsi.

Sekolah juga harus menjadi ruang aman karena anak-anak merupakan kelompok yang rentan ketika bencana terjadi.

Selain bangunan, latihan juga menjadi faktor penting.

Masyarakat perlu memahami karakteristik wilayah, mengenali jalur evakuasi, mengetahui lokasi aman, dan melakukan simulasi secara berkala.

Bagi masyarakat pesisir, pengetahuan mengenai tsunami menjadi sangat penting. Nuraini menyebut masyarakat perlu memahami prinsip evakuasi menuju tempat tinggi dan tidak menunggu terlalu lama setelah merasakan gempa kuat.

Di tingkat daerah, rencana kontingensi juga perlu dibuat secara lebih rinci hingga tingkat desa.

Nuraini mencontohkan masyarakat di Lebak, Banten, yang telah memetakan jalur evakuasi alternatif dengan menggandeng komunitas offroad untuk mengantisipasi kerusakan jalan utama dan jembatan.

Namun, kesiapan semacam itu belum merata.

“Semakin turun ke unit terkecil dan semakin detil maka terlihat semakin tidak siap dengan potensi bencana,” ujarnya.

Sensor di Laut dan 40 Detik yang Berharga

Tantangan berikutnya adalah sistem peringatan dini.

BMKG telah memiliki jaringan sensor gempa dan guncangan di darat. Bahkan, pengembangan sistem peringatan dini gempa terus dilakukan agar informasi dapat diterima sebelum gelombang guncangan tiba di suatu wilayah.

Namun, untuk megathrust, Nuraini menilai Indonesia membutuhkan pemantauan langsung di laut.

Zona megathrust dapat membentang sekitar 200 kilometer dari pesisir hingga palung laut. Saat ini, Indonesia belum memiliki jaringan sensor laut yang memadai untuk memantau langsung zona tersebut.

Jepang melalui National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED), yang menjadi mitra riset BRIN, telah memiliki jaringan sensor tidak hanya di darat tetapi juga di laut, tepat di atas zona megathrust.

Investasi tersebut mahal. Tetapi dalam skenario gempa besar, selisih waktu beberapa puluh detik dapat menjadi sangat berarti.

Nuraini menjelaskan gelombang primer dan sekunder memiliki waktu kedatangan berbeda. Jeda tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan penyelamatan.

“Memang canggih dan mahal. Tapi investasinya ini perlu,” katanya.

Pada akhirnya, peta megathrust bukanlah peta tentang kapan Indonesia akan diguncang gempa besar.

Peta tersebut adalah peta risiko—yang menunjukkan wilayah yang perlu diperhatikan, bangunan yang harus diperkuat, masyarakat yang harus dilatih, sistem peringatan yang harus dirawat, serta pemerintah daerah yang harus memiliki rencana ketika infrastruktur utama gagal berfungsi.

Gempa bumi tidak dapat dihentikan. Tetapi dampaknya tidak harus berubah menjadi bencana dengan korban besar.

“Pada akhirnya, kita memang tidak dapat menghentikan gempa bumi. Tetapi gempa bumi tidak harus selalu berubah menjadi bencana besar apabila masyarakat memahami risikonya, bangunannya lebih aman, tata ruangnya baik, dan masyarakat tahu apa yang harus dilakukan,” kata Gayatri.