Demo Hari Sumpah Pemuda, Massa Kepatihan Tuntut UMK Rp4,6 Juta dan Turunkan Prabowo

SuaraJogja.id - Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Yogyakarta, Rabu (28/10/2026), diwarnai aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil dan sejumlah elemen masyarakat datang membawa sederet tuntutan, mulai dari kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK), penurunan harga kebutuhan pokok, hingga desakan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diturunkan.

Di tengah penjagaan ketat aparat kepolisian, massa menutup gerbang Kepatihan dengan sejumlah spanduk bernada protes. Salah satunya bertuliskan, "Pemuda dan Rakyat Bersatu Melawan Rezim Anti Rakyat dan Demokrasi".

Spanduk lainnya memuat tuntutan, "Tetapkan UMK Rp4.604.962,00", "Turunkan Harga Pokok", serta "Tolak KDMP dan Tuntut Layanan Kesehatan Gratis atau Turunkan Prabowo-Gibran".

Aksi tersebut tidak sekadar menjadi panggung penyampaian tuntutan ekonomi. Massa juga menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, persoalan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta respons aparat terhadap gerakan demonstrasi.

Dalam orasi dan pembacaan puisi, massa menegaskan penolakan terhadap pembungkaman suara masyarakat. Mereka juga menyampaikan kritik terhadap upah murah, perampasan kebebasan, dan penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak.

"Kita tidak dilahirkan untuk tunduk selamanya. Kita tidak perlu sembunyi, melangkah di ruang-ruang gelap. Suara kita harus terdengar," demikian penggalan puisi yang dibacakan dalam aksi tersebut.

Massa juga menyuarakan solidaritas terhadap perjuangan buruh dan menolak praktik penindasan yang dinilai mengancam kebebasan masyarakat.

"Bukan cinta jika dibungkam, bukan damai jika dipaksa," demikian penggalan orasi yang disampaikan di hadapan peserta aksi.

Humas Aliansi Jogja Memanggil, Wahid, mengatakan aksi tersebut digelar untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda sekaligus menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, khususnya Gubernur DIY. Menurut dia, aliansi berharap Gubernur DIY mendukung perjuangan masyarakat di tengah berbagai persoalan yang mereka nilai belum mendapatkan penyelesaian memadai.

Baca Juga: Demo di Jogja Kembali Ricuh, Sri Sultan Sentil Aksi Rusak Fasilitas Publik

"Hari ini juga kita mempunyai tuntutan dan mengharapkan agar Gubernur untuk mendukung perjuangan rakyat Yogyakarta. Mengingat situasi Indonesia hari ini, mulai dari kepemimpinan Prabowo-Gibran dengan banyaknya kebijakan yang disahkan, ini dinilai tidak berpihak kepada rakyat," katanya.

Di tingkat daerah, salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah upah buruh di DIY. Massa menilai penetapan upah belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak. Karena itu, tuntutan penetapan UMK sebesar Rp4.604.962 menjadi salah satu pesan utama dalam aksi tersebut.

Selain masalah upah, massa menyoroti persoalan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama terkait kasus di Mandala Krida yang menurut mereka belum tuntas.

Mereka juga mengkritik respons terhadap gerakan demonstrasi yang dinilai masih diwarnai premanisme dan tindakan represif.

"Terkhusus di Jogja, kita menyoroti tentang upah buruh di Yogyakarta yang dinilai tidak ditetapkan sesuai standar kebutuhan hidup layak. Kedua, kita membawa isu tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme, terkhusus permasalahan di Mandala Krida yang sampai hari ini belum tuntas," tandasnya.

Tak hanya persoalan di Yogyakarta, Aliansi Jogja Memanggil turut mengangkat isu nasional, termasuk kebakaran hutan yang menurut mereka belum ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.