Budi Arista Romadhoni
Rabu, 28 Oktober 2026 | 15:41 WIB
Aksi unjukrasa di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (28/10/2026). (Suarajogja.id/Putu Ayu Palupi)
Baca 10 detik
  • Pakar politik UMY Zuly Qodir menyatakan gelombang demonstrasi di berbagai daerah terjadi karena pemerintah lambat merespons aspirasi publik pada Rabu, 28 Oktober 2026.
  • Presiden beserta jajaran pemerintah didesak agar serius mendengarkan suara rakyat demi mencegah potensi perluasan demonstrasi dan jarak antara pemerintah dengan masyarakat.
  • Situasi demonstrasi yang memburuk berisiko memicu ketegangan, benturan, serta penggunaan pendekatan keamanan yang keras apabila aspirasi warga terus diabaikan.

SuaraJogja.id - Gelombang demonstrasi yang terus bermunculan di berbagai daerah saat ini. Aksi massa dan berbagai elemen masyarakat itu mestinya menjadi peringatan bagi pemerintah agar tidak menutup telinga terhadap suara masyarakat. 

"Ketika berbagai persoalan bangsa dinilai tak kunjung mendapat respons memadai, ketidakpuasan publik berpotensi semakin meluas," ujar Pakar politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir di Yogyakarta, Rabu (28/10/2026).

Zuly menilai meningkatnya aksi demonstrasi tidak bisa semata-mata dipandang sebagai persoalan ketertiban. Pemerintah perlu melihatnya sebagai bentuk aspirasi warga negara yang merasa keluhannya belum didengarkan.

"Ya, itu bagian dari aspirasi rakyat yang semakin menggelora di mana-mana karena masalah di negara kita ini semakin banyak dan kelihatannya semakin tidak didengarkan," katanya.

Menurut dia, Presiden bersama jajaran pemerintah perlu lebih serius mendengarkan suara masyarakat. Sebab, kebijakan yang tidak merespons persoalan warga berisiko memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat.

"Karena itu, menurut saya, saatnya presiden bersama para pendampingnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh warga negara," ujarnya.

Zuly mengingatkan, pemerintah tidak seharusnya terus menyalahkan masyarakat ketika demonstrasi semakin banyak terjadi. Evaluasi justru perlu diarahkan kepada para pembuat kebijakan dan pemimpin yang bertanggung jawab atas keputusan pemerintah.

"Kalau dibiarkan terus, menurut saya, semakin hari semakin banyak orang yang demo. Kondisinya juga semakin tidak baik. Kondisi yang tidak baik ini jangan terus-menerus menyalahkan warga masyarakat, karena yang salah sebetulnya para pembuat kebijakannya di bawah komando pemimpin," paparnya.

Zuly menambahkan, lambatnya respons pemerintah terhadap gejolak di tengah masyarakat menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan. Ketika aspirasi tidak kunjung mendapat tanggapan, keberanian masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan dapat semakin menguat.

Baca Juga: Demo di Jogja Kembali Ricuh, Sri Sultan Sentil Aksi Rusak Fasilitas Publik

"Lambat, ya. Memang pemerintahan itu lambat merespons apa yang menjadi gejolak di tingkat warga negara, sehingga warga negaranya semakin lama semakin berani," ujarnya.

Karenanya keberanian masyarakat menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari dinamika kehidupan demokrasi. Menurutnya, tekanan yang terus dirasakan masyarakat tidak serta-merta membuat mereka berhenti menyuarakan pendapat.

"Selama ini, semakin ditekan, warga masyarakat nantinya akan semakin banyak yang melawan. Teorinya sederhana, orang itu awalnya mengalah, lama-lama jengkel, lalu marah," tandasnya.

Dia juga memperkirakan demonstrasi berpotensi melibatkan lebih banyak kelompok apabila pemerintah tidak segera merespons aspirasi yang berkembang.

"Para pengambil kebijakan dan pemimpinnya ini lama-lama juga tidak mau mendengarkan apa yang menjadi aspirasinya. Jadi, kalau nanti semakin banyak yang turun ke jalan, tentu saja kemungkinan perubahan akan semakin cepat terjadi," tuturnya.

Di sisi lain, Zuly mengingatkan adanya potensi ketegangan antara masyarakat dan aparat keamanan apabila situasi terus memburuk. Dia menyoroti kemungkinan masyarakat, mahasiswa, dan kelompok muda semakin marah ketika merasa aspirasinya tidak mendapat perhatian.

Load More