Budi Arista Romadhoni
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 09:47 WIB
Ilustrasi kesehatan mental(pexels.com/Daniel Reche)
Baca 10 detik
  • Provinsi DIY mencatat 53 kasus bunuh diri dan prevalensi depresi sebesar 1,9 persen pada tahun 2026.
  • Pemerintah menerapkan program pertolongan pertama psikologis serta skrining kesehatan jiwa guna menekan angka gangguan jiwa.
  • Pusat Rehabilitasi Yakkum mendesak pemerintah memastikan implementasi regulasi dan alokasi anggaran nyata hingga tingkat masyarakat.

SuaraJogja.id - DIY menghadapi persoalan serius kesehatan mental. Sebanyak 53 orang dilaporkan meninggal akibat bunuh diri di DIY pada 2026. 

Di tengah angka tersebut, prevalensi depresi di provinsi ini ternyata mencapai 1,9 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 1,4 persen.

"Gunungkidul menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus. Berdasarkan data yang disampaikan Bupati Gunungkidul, terdapat 30 kasus bunuh diri di wilayah tersebut sepanjang tahun ini," papar Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenko PMK, Linda Restaningrum di sela Rakor Nasional  Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (30/10/2026).

Menurut Linda, kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah. Persoalan kesehatan mental di DIY tidak hanya berkaitan dengan gangguan kejiwaan, tetapi juga bersinggungan dengan tekanan ekonomi, persoalan sosial, kesepian, hingga ketahanan keluarga.

Dia mengatakan persoalan kesehatan jiwa sebenarnya terjadi di berbagai daerah. Namun, DIY termasuk wilayah dengan angka yang cukup tinggi.

"Oleh karena itu, ini harus menjadi konsen bersama, harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai kondisi yang ada di DIY, di Gunungkidul itu disusul oleh daerah-daerah lain secara cepat," ujarnya.

Linda menyebut, penyebab persoalan kesehatan mental sangat beragam. Tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga persoalan sosial dan kesehatan.

Di Gunungkidul, misalnya, kasus bunuh diri ditemukan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Di antaranya penyakit menahun yang dialami kelompok lanjut usia, perasaan kesepian hingga munculnya perasaan tidak berharga.

Tekanan ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang disorot. Linda secara khusus menyinggung persoalan kecanduan pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) yang berkaitan dengan kesehatan mental.

Baca Juga: Teror Pinjol di Yogyakarta, Ambulans Jadi Sasaran Order Fiktif

"Adiksi terhadap pinjol dan judol itu sebenarnya juga kaitannya dengan kesehatan jiwa. Ketika nanti intervensi di sektor ekonomi ada, yang sudah adiksi juga secara kejiwaannya itu juga perlu mendapatkan treatment, supaya adiksinya terhadap pinjol dan judol itu bisa diatasi," katanya.

Sementara itu Perwakilan Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Leon Muhammad, mengungkapkan prevalensi depresi di DIY mencapai 1,9 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. DIY disebut berada di peringkat kelima nasional.

"Untuk masalah depresi sendiri, untuk Provinsi DIY itu sebesar 1,9 persen. Kemudian untuk penduduk yang mengalami depresi, angka nasional 1,4 persen. Jadi kita melihat bahwasanya memang di Provinsi DIY sendiri angkanya cukup tinggi," jelasnya.

Leon mengatakan, pemerintah mendorong penguatan integrasi layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat. Salah satu upaya yang kini diperkuat adalah program Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP).

Program tersebut merupakan bagian dari upaya promotif yang menyasar masyarakat yang kondisi kesehatan jiwanya masih sehat. Harapannya, masyarakat memiliki pemahaman dan kemampuan untuk memberikan dukungan awal ketika menghadapi persoalan psikologis.

Sementara itu, upaya preventif dilakukan melalui program nasional berupa penguatan skrining kesehatan jiwa yang terintegrasi dalam Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Load More