Belanja Kesehatan RI Makin Cekak, BPJS Tak Merata, Rumah Sakit Terancam Kolaps

Persoalan pembiayaan, lanjutnya juga semakin terasa di daerah. Salah satu titik rawan adalah keberlanjutan pembayaran iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung APBD.

Novat menjelaskan, pembiayaan peserta PBI yang bersumber dari APBN relatif masih bisa diakomodasi. Namun kondisi berbeda terjadi pada peserta yang iurannya ditanggung pemerintah daerah.

Penurunan transfer keuangan ke daerah membuat sejumlah pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran untuk membayar iuran masyarakat miskin.

Akibatnya, ada warga yang berisiko tidak lagi tercover sebagai peserta PBI APBD. Ketika iuran tidak dibayarkan, kepesertaan bisa menjadi tidak aktif.

"Situasi tersebut membuat masyarakat miskin semakin rentan kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan," ungkapnya.

Novat mencontohkan, ada daerah yang sampai harus mencari alternatif pendanaan melalui Baznas untuk membantu membayar premi masyarakat yang tidak mampu. Langkah tersebut dilakukan agar warga tetap mendapatkan perlindungan kesehatan.

"Namun, tidak semua daerah memiliki kemampuan maupun kemauan untuk mencari solusi serupa," ungkapnya.

Persoalan ini juga berimbas kepada rumah sakit. Ketika status kepesertaan pasien bermasalah, fasilitas kesehatan harus menghadapi persoalan administrasi dan pembayaran. Padahal rumah sakit seharusnya dapat lebih berkonsentrasi pada pelayanan klinis daripada terbebani persoalan administrasi pembiayaan.

Kondisi serupa perlu menjadi perhatian di DIY. Keberlanjutan pembiayaan peserta BPJS yang ditanggung pemerintah daerah menjadi penting.

Baca Juga: Datang ke RS Langsung Terjamin: Pekerja Kini Tak Perlu Khawatir Jika Alami Kecelakaan Kerja

"Hal ini penting agar masyarakat miskin tidak kehilangan perlindungan ketika kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan," tandasnya.

Sementara itu Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, Laksono Trisnantoro menyatakan masyarakat yang mampu secara ekonomi juga perlu didorong memiliki asuransi kesehatan swasta alih-alih menggunakan BPJS.

"Negara harus tetap menjamin masyarakat miskin dan kelompok rentan. Namun, masyarakat yang mampu juga perlu mengambil tanggung jawab lebih besar terhadap pembiayaan kesehatannya sendiri," ungkapnya.

Persoalan penggunaan BPJS untuk penyakit berbiaya mahal, menurutnya juga perlu dikaji lebih mendalam. Laksono menilai perlu ada pemetaan mengenai siapa yang paling banyak memanfaatkan pembiayaan BPJS untuk penyakit mahal, di mana mereka tinggal, serta bagaimana kondisi sosial ekonominya.

"Jangan sampai masyarakat miskin di wilayah pelosok kesulitan memperoleh dokter dan fasilitas kesehatan, sementara pembiayaan untuk layanan mahal justru banyak dimanfaatkan kelompok yang sebenarnya mampu," ungkapnya.

Dicontohkannya, penyakit seperti kanker dan jantung membutuhkan biaya besar, tenaga spesialis, serta fasilitas tidak tersedia merata di seluruh wilayah. Di sejumlah daerah terpencil, pasien bahkan harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan rujukan.