- Pemda DIY menetapkan UMP DIY tahun 2027 sebesar Rp 2.725.000 setelah mengalami kenaikan sebesar 12,72 persen.
- Besaran UMP tersebut merupakan hasil kompromi antara pekerja dan pengusaha karena keterbatasan kemampuan finansial dunia industri.
- Nomor UMP 2027 tersebut masih memiliki selisih sebesar Rp 1.879.982 dari nilai Kebutuhan Hidup Layak DIY.
SuaraJogja.id - Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2027 naik 12,72 persen menjadi Rp 2.725.000 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.417.496. Pemda DIY mengklaim sudah memenuhi 56,31 persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026.
Meski kenaikannya diklaim termasuk salah satu yang tertinggi secara nasional, nominal tersebut ternyata masih jauh dari KHL masyarakat Yogyakarta. Berdasarkan publikasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), nilai KHL DIY mencapai Rp 4.604.982 per bulan. Artinya, terdapat selisih Rp 1.879.982 antara UMP 2027 dengan kebutuhan hidup layak tersebut.
Wakil Ketua Dewan Pengupahan DIY sekaligus Akademisi Ekonomi UII, Priyonggo Suseno usai penetapan UMP DIY 2027 di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya angka Rp 2.725.000 memang merupakan hasil kompromi panjang antara unsur pekerja dan pengusaha. Sebagian pekerja menginginkan upah mendekati nilai KHL. Namun, kemampuan industri dinilai belum memungkinkan untuk memenuhi tuntutan tersebut.
"Sebagian dari pekerja itu berharap upah mendekati angka KHL. Sisi lain, kemampuan di dunia industri itu tidak akan mungkin sampai sana," ujarnya.
Priyonggo mengatakan, Dewan Pengupahan sebenarnya memiliki dua pendekatan dalam menentukan upah minimum, yakni menggunakan formula alfa atau pendekatan KHL sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.
Dalam pembahasan Dewan Pengupahan, penghitungan menggunakan formula alfa dengan angka maksimal 1 ternyata masih berada di bawah ekspektasi sebagian besar pekerja. Karena itu Pemda dan Dewan Pengupahan DIY akhirnya dipilih pendekatan KHL.
"Sehingga hasil komprominya adalah industri itu mampunya di angka Rp 2.725.000. Insyaallah ini mulai kompromi bersama," katanya.
Dia menyatakan, ketentuan upah tersebut hanya berlaku bagi perusahaan non-UMKM atau usaha menengah dan besar. Perusahaan yang benar-benar tidak mampu memenuhi ketentuan juga memiliki hak mengajukan keberatan, dengan tetap melalui kesepakatan bersama antara perusahaan dan pekerja.
Baca Juga: Jeritan Pilu Buruh di Jogja: dari Tiga Bulan Tak Digaji, Terjerat Pinjol, hingga BPJS Mati
Selain itu, nilai KHL yang digunakan belum sepenuhnya didasarkan pada survei terbaru pemerintah. Priyonggo menyebut, sesuai ketentuan, penghitungan KHL semestinya berbasis survei yang diselenggarakan kementerian atau dinas terkait.
Namun Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan belum memungkinkan melakukan survei pada periode ini.
"Akibatnya, penghitungan sementara menggunakan estimasi KHL yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya.
Priyonggo menambahkan, posisi KHL DIY yang berada di urutan kedua tertinggi setelah DKI Jakarta. Menurutnya, angka tersebut menjadi gambaran bahwa biaya hidup di Jogja sebenarnya tidak murah.
"Artinya, itu kan simbol bahwa kehidupan Jogja memang tidak murah. Dari level di bawah DKI bahkan di atas Banten," ungkapnya.
Dia berharap pemerintah segera melakukan survei KHL secara objektif di setiap provinsi. Dengan demikian tidak muncul perbedaan angka dan perdebatan mengenai besaran kebutuhan hidup layak.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
UMP DIY 2027 Naik 12,72 Persen, Buruh Masih Tekor Rp1,8 Juta dari KHL
-
Rio Febrian Nyanyikan Nada Doaku, Single Terbaru Karya Grego Julius tentang Ketulusan Berdoa
-
Pesta Nasabah Mekaar di Jogja, PNM Luncurkan Aplikasi Beasiswa dan Kenalkan Bunga Pinjaman 8 Persen
-
3.000 Bikers Padati JEC, Jogja Bike Rendezvous 2026 Dongkrak Pariwisata Yogyakarta
-
Kala Imajinasi Menjadi Nyata di Pembukaan Festival Sinema Prancis 2026