KPU Kabupaten Bantul Gelar Pemungutan Suara Ulang di TPS 64 Banguntapan

Chandra Iswinarno
KPU Kabupaten Bantul Gelar Pemungutan Suara Ulang di TPS 64 Banguntapan
Suasana PSU di TPS 64 Desa/Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Senin (6/5/2019). [Antara]

Perubahan rekomendasi dari PSL menjadi PSU disampaikan pada Sabtu (4/5/2019) malam, maka pelaksanaan tidak bisa dilakukan pada Minggu (5/5/2019).

Suara.com - Tempat Pemungutan Suara (TPS) 64 Desa/Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, Senin (6/5/2019).

Pelaksanaan agenda tersebut karena adanya perubahan rekomendasi yang awalnya pemungutan suara lanjutan (PSL) bersamaan dengan empat TPS lainnya pada Minggu (5/5/2019), namun berubah menjadi PSU.

"PSU di TPS 64 Banguntapan ini diikuti semua pemilih daftar pemilih tetap (DPT) sekitar 200an pemilih, kemarin sudah kita siapkan teman-teman bahwa akan ada PSU di Banhuntaoan di TPS 64," kata Komisioner KPU Bantul Divisi Teknis Joko Santosa dilansir dari Antara di Bantul, Senin (6/5/2019).

Ia menjelaskan, karena perubahan rekomendasi dari PSL menjadi PSU disampaikan pada Sabtu (4/5/2019) malam, maka pelaksanaan tidak bisa dilakukan pada Minggu (5/5/2019).

"Yang di TPS 64 Banguntapan ada perubahan rekomendasi dari panwas sehingga kita tunda, karena surat rekomendasi dikirim (4/5/2019) pukul 22.00 WIB, tidak mungkin kita langsung eksekusi, sebab harus mempersiapkan logistik dan surat suaranya," katanya.

Dia menjelaskan, berkaitan dengan perubahan rekomendasi itu jajaran KPU kemudian melakukan pleno dan selanjutnya mengirimkan ke KPU pusat untuk meminta distribusi surat suara presiden dan wakil presiden sejumlah DPT untuk keperluan PSU.

"Iya secara teknis memang ada kesulitan, apalahi rekomendasi berubah dalam hitungan jam, bukan hari. Makanya butuh proses, kami sudah bersurat dan plenokan malam itu dan kami kirim ke KPU RI untuk dikirimkan logistik," katanya.

Joko menjelaskan, perubahan rekomendasi dari awalnya PSL menjadi PSU itu karena jajaran Bawaslu menemukan bukti baru bahwa sebanyak 17 orang dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) itu ternyata bukan penduduk ber KTP setempat. (Antara)

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS