Muhammadiyah Minta Menteri Baru Bisa Membuktikan Integritasnya

Chandra Iswinarno
Muhammadiyah Minta Menteri Baru Bisa Membuktikan Integritasnya
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. [Suara.com/Putu Ayu P]

Para menteri baru juga jangan belajar terlalu lama karena harus berlomba dengan waktu dan pekerjaan nyata.

Suara.com - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta para menteri baru di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Amin bisa membuktikan integritas mereka selama lima tahun kedepan. Sebab menteri bukan hanya pejabat negara biasa namun jadi tumpuan sekaligus sorotan publik atas integritas dan etiknya yang luhur.

Tak berkomentar terkait jatah menteri dari Muhammadiyah, Haedar meminta menteri membuktikan kepemimpinannya yang berkarakter, bukan sekadar ahli apalagi menjadi tukang teknis. Sebagai pembantu presiden, para menteri dan pejabat setingkat menteri itu menjalankan tugas kenegaraan dan eksekutif sesuai tupoksinya.

Dengan nama Kabinet Indonesia Maju, kabinet tersebut dinilai sejalan dengan Muhammadiyah. Jokowi pada periode kedua kepemimpinannya ingin mengakselerasi tugas-tugas kenegaraan dan eksekutifnya menjadi lebih maju.

Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dorongan untuk makin maju, baik ekonomi, keadaban politik, pendidikan, sosial, kesehatan dan lainnya. Kemajuan itu harus menyeluruh dari berbagai aspek sehingga Jokowi harus menutupi celah kekurangan sehingga kemajuan Indonesia semakin terakselerasi.

"Buktikan integritas yang tinggi selaku pejabat publik yang menjujung tinggi moralitas yang jujur, amanah, dan menampilkan keteladanan. Dari manapun latarbelakang (partai)nya, harus mengutamakan kepentingan rakyat seluruhnya," ujar Haedar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/10/2019).

Kematangan mental diperlukan, bukan sekadar mengandalkan keahlian tertentu. Apalagi merkea bekerja dalam koridor konstitusi dan sistem good governance yang tinggi.

"Jangan menabrak aturan, termasuk harus menjauhi korupsi dan penyalahgunaan wewenang agar lima tahun ke depan tidak ada lagi yang tersangkut perkara hukum dan terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami percaya akan sikap taat asas para pejabat negara tersebut demi kesuksesan menjalankan amanat," katanya.

Haedar berharap, kementrian yang dipimpin masing-masing menteri harus benar-benar berstandar sistem yang objektif, meritrokrasi, dan ada hasil yang nyata. Mereka tidak hanya mengejar popularitas atau populisme yang kelihatan menyenangkan di mata publik, tetapi tidak membuahkan langkah nyata bagi kemajuan dan kesuksesan yang menjadi bidang tugasnya.

"Tugas dan tantangan setiap kementerian tengah menghadang di depan yang memerlukan political will yang kuat," katanya.

Selain itu para menteri harus mampu bekerja secara profesional dan penuh pengkhidmatan tinggi bagi bangsa dan negara. Mereka harus benar-benar menguasai bidangnya secara optimal, jangan belajar menjadi menteri karena ditunggu kerjanya oleh rakyat.

Apalagi, Indonesia dituntut semakin maju sebagaimana nama Kabinet Indonesia Maju, di situlah letak tanggungjawab profesional para menteri. Juga diharapkan, para pejabat negara di tingkat manapun harus sudah selesai dengan dirinya sehingga yang dipikirkan dan diperbuat sepenuhnya untuk bangsa dan negara, bukan untuk diri atau kroninya.

"Para menteri itu perlu menjunjukkan tanggungjawab yang melekat dengan profesionalismenya dalam bentuk kerja yang optimal serta pemihakan tinggi terhadap hajat hidup rakyat," ungkapnya.

Kontrol dari masyarakat luas secara positit dan konstruktif, lanjut Haedar, tetap penting dilakuan. Dengan demikian para menteri benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan dirasakah hasilnya oleh rakyat dan negara.

Publik jangan meninabobokan para pejabat negara dengan pujian-pujian atau kekaguman-kekaguman yang berlebihan, termasuk bagi menteri-menteri muda karena mereka harus membuktikan benar-benar mampu bekerja dan sukses dalam bidang tugasnya. Para menteri baru juga jangan belajar terlalu lama karena harus berlomba dengan waktu dan pekerjaan nyata.

"Bantu mereka dengan sikap positif dan wajar karena para pejabat negara tersebut baru memulai untuk bekerja yang di hadapannya banyak masalah berat dan penuh tantangan," tandasnya.

Terkait pertemuan dengan Muhadjir Effendy di Kantor PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya Jakarta pada Selasa (22/10/2019), Haedar tidak berkomentar banyak. Namun dipastikan, mereka tidak membahas jatah kursi di kabinet periode 2019-2024. Mereka memang sering bertemu dalam berbagai kesempatan.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS