SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo, DI Yogyakarta masih melakukan penertiban terhadap tambak udang di selatan Yogyakarta International Airport (YIA) atau Bandara Internasional Yogyakarta (BIY).
Dari kegiatan tersebut, ditargetkan area yang ditertibkan bersih dari tambak udang pada akhir Desember 2019.
Menurut keterangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo Sudarna, masih tersisa sebanyak 60 kolam tambak udang dari kelanjutan penertiban tambak udang pada akhir Oktober hingga 1 November lalu.
"Semua kebijakan ada di sekretaris daerah (Sekda). Artinya kami, DKP, hanya sebagai pasukan yang digerakan. Penertiban terus jalan, sesuai kesepakatan, akhir Desember ini sudah bersih dari tambak udang," kata Sudarna di Kulon Progo, Senin (2/12/2019).
Baca Juga:Bidik Kemenangan Besar, Timnas Indonesia U-22 Ungguli Brunei 3-0 di Babak I
Berdasarkan audiensi dengan para petambak di gedung DPRD Kulon Progo pada akhir Oktober lalu, disepakati bahwa penertiban hanya menyasar tambak yang telah berhenti beroperasi, sedangkan tambak yang masih aktif diberi kesempatan sampai tiba waktunya panen udang.
"Hasil audiensi, penertiban tambak udang dilakukan sampai panen. Mereka membuat panen bisa 100-120 hari, dan terakhirnya Desember ini," ujar Sudarna.
Dilansir Antara, sedikitnya terdapat 250 kolam tambak udang di selatan YIA, yang kemudian ditertibkan Pemkab Kulon Progo.
Penertiban dilakukan karena lahan itu akan ditanami sabuk hijau, sebagai bagian dari mitigasi bencana tsunami dan mencegah gelombang laut atau abrasi.
"Pemkab Kulon Progo bersama Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) akan merehabilitasi kawasan khusus YIA, khususnya selatan bandara," kata Sudarna.
Baca Juga:Penginapan Ini Hadirkan Neburi Nagashi Toro di Liburan Musim Dingin
"Saat ini, kami sedang melakukan penertiban tambak udang, sehingga setelah lahan rata dan tidak ada tambak udang, bisa langsung ditanam, tanaman yang dapat mencegah abrasi atau gelombang tsunami," imbuhnya.
Seorang petambak, Harmaji, mengatakan bahwa secara prinsip dirinya bersedia ditertibkan. Namun pihaknya juga memerlukan kejelasan dari pemerintah terkait masa depan petambak pasca-penggusuran.
"Tempat relokasi belum ada kejelasan, sehingga membuat petambak khawatir," tutur Harmaji.
