SuaraJogja.id - Banjir di Jakarta masih menjadi persoalan yang pelik hingga saat ini. Meski berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi dampaknya, ibukota toh nyatanya masih tak bisa lepas dari cengkeraman banjir.
Pakar hidrologi UGM, Budi Santoso Wignyosukarto, Senin (06/01/2020) mengungkapkan beban Jakarta yang terlalu tinggi menjadi salah satu biang kota tersebut tak mampu lepas dari banjir berkepanjangan.
Apalagi peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada pembangunan rumah dimana-mana, faktanya tidak dibarengi dengan kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya air.
"Peningkatan populasi di Jakarta yang memicu pemukiman yang semakin besar. Pemukiman yang besar itu ditambah industri dan pertanian yang semuanya membutuhkan air akhirnya membuat penyerapan air tanah tinggi sehingga tanah jadi termampatkan. Tidak banyak ruang hijau yang menyerap air," paparnya.
Baca Juga:Pengamat Hidrologi UGM Sarankan Warga di Sempadan Sungai Bersiap Mengungsi
Kondisi inilah yang akhirnya membuat banjir dari tahun ke tahun di Jakarta justru semakin parah. Meski kasus banjir sempat berkurang pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaya Purnama (BTP), banjir kembali jadi masalah serius di era Anies Baswedan.
Bahkan banjir Jakarta yang baru saja terjadi disebut menjadi yang paling parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Padahal saat ini belum memasuki puncak curah hujan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemda DKI Jakarta, terutama Gubernur Anies harus berani mengubah manajamen tata kota. Salah satunya dengan mengurangi bangunan satu lantai agar ruang terbuka hijau bisa bertambah untuk meresap air hujan.
"Dengan pembangunan rumah susun laiknya Singapura maka serapan air lebih banyak di ruang terbuka hijau," tandasnya.
Sementara pakar hidrologi UGM lainnya, Rachmad Jayadi mengungkapkan risiko banjir di Jakarta akan terus meningkat jika penyebab masalah banjir tidak diselesaikan. Sebab iklim dan karakter hujan di Jakarta pun tingkat kederasannya semakin tinggi.
Baca Juga:Netizen Salahkan Pemerintah Soal Banjir, Dosen UGM Ini Beri Respon Pedas
"Artinya beban yang jatuh di Jakarta pun meningkat," ungkapnya.
Perkembangan real estate di Jakarta, lanjut Jayadi membuat kota itu sulit meningkatkan sistem drainase. Karenanya pemda dan masyarakat harus mengatasi persoalan itu secepatnya.
Di antaranya memperbaiki regulasi pemda DKI Jakarta. Sebab Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak cukup diberlakukan di Jakarta.
"Perlu adanya aturan amdal banjir. Selama ini kan kita hanya mengenal amdal lalin dan bangunan. Karenanya selain IMB perlu adanya rancangan yang mengatur sejauh mana imbas real estate yang berimbas pada terjadinya banjir," tandasnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
