Namun demikian, petani menurutnya tak bisa berbuat banyak, karena kebijakan itu dibuat oleh pemerintah.
"Aneh, katanya mau swasembada pangan, petani bingung," terangnya.
Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Heru Saptono, kelemahan penggunaan pupuk kimia, semakin ditambah dosisnya, semakin berikutnya tidak subur, apalagi kalau tidak ditambah atau dicampur pupuk organik. Sehingga akumulasinya, nanti terjadi residu dan tanah akan bantat.
"Sebetulnya berapa sih dosis pupuk yang dibutuhkan tanaman? Sudah dikaji secara ilmiah oleh BPTP. Memang kecenderungan petani itu kalau nanam padi kemudian pupuk dengan pupuk kimia sampai hijau, itu baru marem padahal dosisnya berlebih. Ini kan kami lakukan edukasi, supaya nanti disubtitusi dengan pupuk organik juga," terang dia.
Baca Juga:Dapat Dukungan dari NasDem, Sri Muslimatun Pede Hadapi Pilkada Sleman
Lebih jauh ia mengungkapkan, program kartu tani untuk subsidi pupuk kimia sedianya tidak diterapkan parsial, melainkan menyeluruh.
Pihaknya akan mendorong penggunakan pupuk organik sebanyak mungkin, untuk masuk ke sawah. Sehingga dengan pengurangan subsidi pupuk kimia lewat adanya Kartu Tani ini, diikuti dengan dengan edukasi peningkatan penggunaan pupuk organik.
DP3 Sleman Belum Setuju Kartu Tani Untuk Pembatasan Jatah Pupuk
"Soal kartu petani, saya juga belum tentu setuju dan siap di petani, kiosnya juga untuk menggesek kartu itu. Dari sekian ribu petani, apakah sudah siap memiliki kartu tani itu," tuturnya.
Ia menambahkan, untuk petani yang sudah memiliki Kartu Tani juga membutuhkan aktivasi. Sehingga ia berharap, penerapan Kartu Tani tidak kaku dalam menentukan tanggal berapa kebijakan itu diterapkan, baik 1 September 2020 atau diundur tahun depan. Karena masing-masing wilayah membutuhkan tahapan tersendiri kaitan kesiapan di tingkat petani mereka.
Baca Juga:Positif Covid-19 di DIY Tambah 24 Kasus, Terbanyak dari Sleman
"[Kendala lainnya], belum semua kios memiliki EDC, jadi kami ada tahapan untuk ke petani. Itu kan tahapan tersendiri untuk petani, tapi kebijakan ini kan ada di ranah pusat. Kalau saya tetep cari solusi dengan kios, pengecer, petani untuk ada solusi penerapan kartu tani ini, khususnya untuk Sleman ini," imbuh Heru.
