- Disdikpora DIY membantah terlibat dalam dugaan penipuan tes TOEFL yang mencatut nama instansinya di sekolah wilayah DIY.
- Pihak Disdikpora DIY akan menelusuri kasus, mengevaluasi keamanan sekolah, serta mengkaji langkah hukum terkait pencatutan nama tersebut.
- Seluruh sekolah diinstruksikan memperketat tamu pihak ketiga dan memastikan kegiatan MPLS fokus pada edukasi tanpa komersialisasi.
SuaraJogja.id - Dugaan penipuan berkedok tes TOEFL yang menyasar sekolah-sekolah di DIY tengah ramai diperbincangkan di media sosial (medsos). Kasus tersebut menyeret Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY yang disebut-sebut memberikan rekomendasi.
Menanggapi hal tersebut, Disdikpora DIY menegaskan informasi yang menyebut kegiatan tersebut mendapat rekomendasi atau bekerja sama dengan dinas adalah hoaks. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Disdikpora DIY, Suci Rohmadi saat dikonfirmasi, Sabtu (18/7/2026) mengatakan Disdikpora DIY tidak pernah memberikan izin, rekomendasi, maupun menjalin kerja sama resmi dengan lembaga yang disebut-sebut menggelar tes TOEFL di sekolah.
"Disdikpora DIY tidak pernah memberikan izin, rekomendasi, atau kerja sama resmi dengan lembaga tersebut. Pencatutan nama Disdikpora maupun Polda merupakan tindakan ilegal dan penyesatan informasi," paparnya.
Suci meminta seluruh kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat agar tidak mudah mempercayai pihak yang mengatasnamakan Disdikpora. Apalagi tanpa menunjukkan surat tugas resmi yang dapat diverifikasi keasliannya.
Baca Juga:Ketika SD Negeri di Jogja Kekurangan Murid, Guru Patungan demi Tetap Bisa Bermimpi
Menurut Suci, hingga saat ini Disdikpora DIY juga belum menerima laporan tertulis secara resmi dari sekolah maupun orang tua terkait dugaan penipuan tersebut. Namun dinas tidak tinggal diam.
Disdikpora akan meminta Balai Pendidikan Menengah di kabupaten/kota menelusuri kronologi kasus yang beredar. Selain itu mengevaluasi sistem keamanan sekolah, khususnya selama pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Terkait pencatutan nama instansi dalam kasus ini, Disdikpora DIY akan berkonsultasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan bagian hukum untuk mengkaji kemungkinan langkah hukum setelah bukti-bukti yang diperlukan terkumpul.
"Perlindungan siswa dari segala bentuk intimidasi maupun komersialisasi di sekolah merupakan prioritas Disdikpora DIY selama pelaksanaan MPLS," ujar Suci.
Suci menambahkan, Disdikpora sebenarnya telah menerbitkan surat edaran yang mengatur pelaksanaan MPLS agar seluruh kegiatan berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah yang edukatif. Sekolah juga diminta memperketat penyaringan tamu dari pihak ketiga agar tidak ada pihak luar yang memanfaatkan momentum MPLS.
Baca Juga:Diduga Jadi Korban Mafia Tanah, Warga Sleman Kaget Sertifikat Beralih Nama dan Jadi Agunan Bank
Sebagai langkah antisipasi, Disdikpora DIY akan kembali menegaskan larangan segala bentuk komersialisasi yang tidak sesuai regulasi di lingkungan sekolah. Seluruh satuan pendidikan juga diinstruksikan untuk melakukan konfirmasi langsung kepada dinas apabila ada pihak luar yang mengklaim membawa rekomendasi atau izin dari Disdikpora DIY.
"Kegiatan MPLS harus fokus pada pengenalan edukatif, bukan komersialisasi, apalagi intimidasi," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
