Tak Lagi Masuk Elite Struktural Gerindra, Arief Poyuono Bakal Lakukan Ini

SuaraJogja.id - Sosok Arief Poyuono yang sebelumnya masuk dalam struktural partai Gerindra, di kepengurusan baru DPP periode 2020-2025 tak lagi tercantum namanya.

Wakil Ketua DPR RI ini pun angkat bicara soal namanya yang tak lagi masuk di daftar kepengurusan baru DPP Partai Gerindra.

Menurutnya tidak hanya dirinya yang tidak masuk struktural, melainkan ada politikus Gerindra lain yang juga tidak lagi menjabat di jajaran DPP.

"Bukan hanya nama saya yang tidak lagi mengurus tapi yang lain juga banyak yang enggak ngurus lagi," kata mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra kepada Suara.com, Minggu (20/9/2020).

Baca Juga:Bersepeda Bantul-Jogja Setiap Hari, Sol Sepatu Mbah Bandio Sepi Pelanggan

Kini meski tidak lagi menjabat, Poyuono memastikan bahwa ia masih berstatus kader aktif Partai Gerindra. Sementara itu, kata Poyuono, dirinya tetap akan pada aktivitasnya dalam membantu pemerintah sebagai aktivis buruh tani dan nelayan.

"Kembali beraktivitas seperti biasa aja dan fokus membantu pemerintah dari luar saja. Yang pasti saya kembali ke habitat saya sebagai aktivis buruh tani dan nelayan dan berjuang untuk mereka. Apalagi dalam susunan yang baru di Gerindra, buruh tani dan nelayan tidak lagi diurus selevel waketum," ujar Poyuono.

Poyuono juga mengenang perjuangannya sebagai aktivis buruh tani dan nelayan yang selama ini ia lewatkan, semisal memimpin aksi.

"Jadi ya kembali lah, sudah lama juga engga, saya 10 tahun engga pernah mimpin aksi aksi buruh. Apalagi saat ini kawan-kawan buruh terutama di BUMN juga mulai banyak yang jadi korban PHK dan terancam PHK serta pengolahan BUMN yang mengarah pada liberalisasi dan pengrusakan BUMN," tuturnya.

Sebelumnya, Partai Gerindra telah mengeluarkan susunan kepengurusan baru DPP Partai Gerindra periode 2020-2025 yang merupakan hasil dari Kongres Luar Biasa (KLB) pada Agustus 2020.

Baca Juga:Seminggu Jelang Cuti Bupati dan Wabup, Pemkab Bantul Belum Terima Nama Pjs

Kepengurusan itu resmi usai disahkan Kemenkumham melalui surat Keputusan Kemenkumham Nomor N.MH-18.HH.11.01/2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra.