Spesialis radiologi dan jenderal bintang tiga tersebut dituduh memperjuangkan apa yang disebut pengobatan "pencucian otak intra-arteri" untuk pasien stroke, yang dikenal sebagai "pencucian otak," yang belum terbukti secara ilmiah aman.
Dengan menggunakan angiografi pengurangan digital, yang biasanya merupakan alat diagnostik, Menkes Terawan justru menggunakan prosedur tersebut sebagai bentuk terapi, yang telah diterima secara luas oleh pasiennya karena tidak ada efek samping yang dilaporkan.
Dalam pembelaannya, Presiden Joko Widodo menyebut pengalaman Terawan dalam mengelola anggaran dan sumber daya manusia sebagai mantan direktur Rumah Sakit Tentara Gatot Subroto (RSPAD), yang kini menjadi salah satu rumah sakit utama yang merawat pasien virus corona yang sakit kritis.
Ironisnya, presiden juga mencatat kemampuan jenderal berusia 56 tahun itu dalam menangani penyakit endemik, sebuah klaim yang semakin mendapat sorotan selama enam bulan terakhir karena Indonesia berjuang keras untuk menahan penyebaran virus Covid-19.
Baca Juga:Gubernur Khofifah Menyurati Menteri Terawan, Pertegas Definisi Kematian
Ketika membentuk Satgas Covid-19 Nasional April lalu, Presiden Jokowi memilih jenderal lain yakni Doni Monardo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional, untuk memimpin badan tersebut dalam mosi tidak percaya pada menteri kesehatannya.
Pejabat yang terlibat dalam penanggulangan pandemi mengatakan mereka bingung mengapa Terawan tetap di posisinya, terutama setelah Presiden Jokowi marah pada pertemuan Kabinet Juni yang menyatakan baru sebagian kecil anggaran yang dicairkan.
"Ada perbedaan besar antara bekerja di rumah sakit dan di kementerian," kata seorang pejabat, yang ingat Menkes Terawan mengeluh kepada seorang anggota senior Kabinet bahwa dia tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari beberapa birokrat eselon atasnya.
Baru-baru ini, pensiunan jenderal Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal, ditugaskan menangani pandemi di Jakarta dan provinsi terparah di Jawa Barat, Tengah, dan Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan. dan Papua.
Irma Hidayana, seorang dokter kesehatan masyarakat dan salah satu pendiri Koalisi Komunitas untuk Covid-19, sebuah pusat pelaporan virus corona swasta, mengatakan jika Menkes Terawan telah melakukan pekerjaannya sejak awal, virus itu bisa dikendalikan.
Baca Juga:Media Asing Sebut Menkes Terawan Bertanggung Jawab atas Krisis Covid-19
Media asal Hong Kong tersebut juga menyebutkan Menkes Terawan, sebagai seorang profesional medis, kehilangan rasa urgensi. Ketika Covid-19 menguasai kota Wuhan di China dan menyebar ke Asia Tenggara pada akhir Februari, tanggapan pertamanya adalah meminta orang Indonesia untuk berdoa.
"Jika ada negara lain yang memprotes pendekatan kami, biarkan saja," katanya, seraya mencatat bahwa Indonesia pada saat itu belum mencatat kasus resmi penyakit tersebut. "Ini adalah hak bangsa kita untuk mengandalkan Yang Mahakuasa."
Komentar Terawan yang menyebutkan bahwa lonjakan permintaan masker merupakan reaksi berlebihan dan bahwa tidak semua kasus dugaan virus corona di Indonesia telah diuji karena efisiensi anggaran juga menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan.
Kecurigaan mulai muncul bahwa upaya sedang dilakukan untuk meremehkan pandemi ketika data resmi tampaknya berbeda dari informasi yang diberikan - dan terkadang bocor - oleh rumah sakit pemerintah yang dijalankan oleh kementerian itu sendiri.
Bahkan saat ini, ada keraguan luas tentang angka resmi kementerian yang keluar setiap hari, beberapa ahli epidemiologi memperingatkan bahwa jumlah sebenarnya bisa lima atau bahkan 10 kali lebih besar.
Sementara itu, sedikit yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengujian, yang masih jauh di bawah tes usap (PCR) 267.000 seminggu yang diperlukan untuk memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia 1.000 per satu juta populasi.
