SuaraJogja.id - Unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja Jogja Memanggil, yang diwarnai kericuhan antara aparat kepolisian dengan massa di sejumlah titik di DIY, Kamis (8/10/2020) kemarin, mendapat tanggapan dari Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Ia menyatakan, aksi anarkistis dalam unjuk rasa tersebut "by design".
“Saya menyesali kejadian anarki [unjuk rasa]. Ini by design. Mengapa saya mengatakan itu? Karena mahasiswa, pelajar, sama buruh sudah selesai [demo] di DPRD [tapi] ada kelompok orang yang tidak mau pergi, dan itu berlangsung terus sampai sore,” ungkap Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (9/10/2020).
Menurut Sultan, aksi anarkistis dalam unjuk rasa tersebut memang direncanakan. Hal tersebut, kata dia, terlihat dari berbagai kerusakan fasilitas publik, bahkan sampai membuat warga DIY keluar rumah dan berada di jalan.
Sultan mengaku mengetahui kelompok pelaku kerusuhan, yang tidak hanya melakukan kericuhan di DIY, tetapi juga di kota lain.
Baca Juga:DPRD Bogor Bersurat ke DPR: Cabut UU Cipta Kerja!
Karenanya, para pelaku tersebut harus ditangkap dan dipidana sesuai aturan yang berlaku. Sultan meminta aparat untuk menindak tegas para pelaku kericuhan.
“Kita siang ini rapat, [pelaku kerusuhan] harus dipidana, dituntut karena by design, bukan kepentingan buruh. [Pidana] supaya tidak main-main karenadia maunya juga main-main,” tandasnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengungkapkan, anggota DPRD DIY dan sekretariat sudah beraktivitas normal kembali pascaperusakan kantor DPRD. Semua agenda kegiatan DPRD juga tetap berjalan normal.
“Teman-teman komisi sudah berkegiatan, di kantor sudah menerima audiensi, tamu dan aktivitas lain,” ungkapnya.
Huda mengatakan, saat bentrokan terjadi, rekan-rekan serikat pekerja bertemu DPRD DIY dan menyayangkan kerusuhan itu karena kericuhan yang terjadi mengaburkan kemurnian tuntutan mereka.
Baca Juga:Ditutupi Kain Gelap, Begini Kondisi Pospol Simpang Senen yang Dibakar Massa
“Jadi tidak ada yang diuntungkan dengan anarki hanya pihak tidak bertanggung jawab saja yang senang anarki,” tandasnya.
Ia melanjutkan, kekerasan seperti kemarin, meskipun mungkin sudah lama direncanakan oleh aktor intelektualnya, ternyata tidak berefek signifikan pada warga DIY. Bahkan kantor DPRD DIY yang jadi sasaran saja sudah aktivitas normal kembali.
Upaya anarkis dinilai tidak laku di DIY, kata Huda, sebab tidak sesuai dengan karakter masyarakat Yogyakarta.
Hal itu terlihat dari 30 menit sejak demo berakhir, warga DIY sudah bergotong royong membersihkan dan merapikan kompleks DPRD.
Ada ojol, TRC, relawan jogja, kepolisian, rekan-rekan TNI, dan banyak lagi yang membantu.
“Kami jadi sangat optimis, ternyata upaya mengacaukan Yogyakarta sangat mudah dipatahkan oleh semangat gotong royong warga. Anarki tidak akan menang melawan gotong royong warga DIY,” imbuh Huda.
