SuaraJogja.id - Semenjak dilantik sebagai Menteri Sosial yang baru, aksi Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma blusukan ke berbagai penjuru Jakarta mendapat sorotan publik. Terbaru muncul isu jika aksinya saat menyambangi gelandangan di kawasan elite Ibu Kota itu sebagai settingan hingga pencitraan menuju DKI 1.
Selain dari tokoh politik, aksi blusukan Risma juga mendapat perhatian dari akademisi UGM. Pakar Politik Pemerintahan UGM, Dr. Wawan Mas’udi, menilai aksi blusukan Menteri Sosial Risma bukanlah hal yang tepat dilakukan oleh seorang menteri.
“Kalau dari sisi politik pemerintahan aksi blusukan menteri itu tidak tepat,” katanya seperti disitat dari situs resmi UGM, Jumat (8/1/2021).
Ia menyampaikan bahwa persoalan sosial di Indonesia sangatlah banyak dan beragam mulai dari masalah kebijakan hingga persoalan di lapangan. Semestinya, berbagai persoalan di lapangan seperti mengurusi tuna wisma, gelandangan, membantu masyarakat yang memiliki persoalan terkait pemenuhan kebutuhan hidup dan lainya menjadi tugas pemerintah yang berada di level bawah.
Baca Juga:Menko PMK Terima GeNose Alat Skrining Covid Melalui Hembusan Napas dari UGM
“Penyelesaian dan cara untuk menangani masalah gelandangan, tuna wisma dan lainnya untuk memberikan bantuan langsung itu tugas dari pemerintah kota, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi. Sementara tugas menteri memastikan kebijakan yang berhubungan dengan persoalan sosial dirancang dan diimplementasikan dengan baik,” paparnya.
Wawan mengatakan aksi blusukan yang dilakukan Mensos Risma dimungkinkan karena masih terbawa dengan kebiasaanya saat masih menjadi Walikota Surabaya. Seperti diketahui Risma kerap melakukan blusukan untuk langsung menangani persoalan di lapangan.
“Sebagai menteri sekali waktu blusukan boleh lah, tapi harus jelas tujuannya misal memastikan program nasional terkait jaminan nasional diterima masyarakat atau tidak,” ucap Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FISIPOL UGM ini.
Lebih lanjut Wawan menyampaikan persoalan sosial terkait gelandangan dan tunawisma bukan hanya menjadi persoalan Jakarta saja, tetapi di setiap daerah Indonesia. Oleh sebab itu, jika aksi blusukan akan dijadikan pola kepemimpinan Risma seyogianya dilakukan di seluruh wilayah tanah air.
“Kalau dari blusukan menghasilkan kebijakan yang baik itu bagus, tapi kan tidak mungkin menteri blusukan di semua daerah,”terangnya.
Baca Juga:Diborong Ganjar, Deteksi Covid-19 Pakai GeNose Buatan UGM Cuma Rp25 Ribu
Di sisi lain, Wawan menyebutkan aksi blusukan yang dilakukan Mensos Risma secara politik sebagai bentuk sindiran dari menteri atau pemerintah pusat terhadap daerah, dalam hal ini DKI Jakarta.
“Cara pandang lain dari aksi blusukan ini sebagai bentuk sindiran pemerintah pusat ke daerah. Ini loh di daerahmu ada persoalan yang harus diselesaikan,” imbuhnya.
