SuaraJogja.id - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) baru saja merilis kawasan rawan banjir di Jawa, termasuk di DIY mulai Kamis (18/02/2021). Karenanya, Pemda DIY mempersiapkan sejumlah langkah antisipasi dampak banjir di berbagai titik rawan banjir.
Di antaranya terus melakukan normalisasi sunga-sungai yang selama ini rawan banjir. Normalisasi dilakukan terus menerus, terlebih di musim hujan dengan intensitas yang tinggi. Di antaranya di sungai yang memiliki hulu dari Gunung Merapi dan berhilir di Laut Selatan seperti Sungai Progo dan Sungai Winongo.
"Normalisasi anak sungai juga dilakukan untuk mencegah banjir pas musim hujan," ungkap Sekda DIY, Baskara Aji di Kompleks Kepatihan Kamis (18/02/2021).
Pemetaan daerah rawan juga dilakukan. Namun dimungkinkan persebarannya tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
Baca Juga:DPR RI Minta Pemerintah Tak Sanksi Penolak Vaksin COVID-19
Sebanyak 17 kecamatan di DIY saat ini berisiko bencana menengah hingga tinggi. Mayoritas kawasan didominasi bencana hidrometeorologi.
"Sama dengan dulu-dulu ya. Misalnya di daerah Imogiri. BPBD juga sudah menerjunkan petugas untuk bisa memantau potensi bencana secara dini," jelasnya.
Pemda, lanjut Aji, juga melakukan antisipasi melalui penyediaan bronjong atau tanggul. Pembangunan bronjong untuk mengatasi longsor akibat pergeseran tanah dan erosi akibat gerusan air saat banjir.
Persiapan evakuasi juga dilakukan bagi warga yang tinggal di kawasan sekitar sungai. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak kerugian saat banjir.
"Seandainya memang terjadi banjir bagaimana evakuasi dan logistik juga disiapkan. Jika ada rumah rumah yang akan ditinggalkan penduduk nanti kan harus tingga di hunian sementara," paparnya.
Baca Juga:Anies Hilangkan Program Normalisasi Sungai di Jakarta, Begini Respon Ahok
Aji menambahkan, pemda mempersiapkan anggaran untuk menghadapi bencana, termasuk banjir.
Alokasi anggaran diambil dari dana Belanja Tak Terduga (BTT).
Pemda menganggarkan BTT sekitar R. 66 Miliar pada tahun ini. Anggaran tersebut untuk bencana di luar COVID-19.
"BTT itukan ada yang untuk penanganan rutin, maksud saya rutin kan untuk COVID-19 yang paling banyak. Tapi untuk kejadian-kejadian di luar itu [COVID-19] juga harus ada," paparnya.
Aji menambahkan, Pemda juga menyediakan anggaran dari dana kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Jadi on call,dari BNPB ada alokasi yang memungkinkan kalau ada kejadian kita minta ke Jakarta," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
