Ketika melalui jalur alternatif, ia khawatir akan mengganggu perekonomian sebagian besar warga Gedangsari karena dipastikan harga-harga akan mengalami kenaikan signifikan, mengingat ongkos kirim dan angkut mengalami kenaikan. Hal ini tentu akan memberatkan masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19 ini.
Menjelang Magrib, Bupati Gunungkidul Sunaryanta mendatangi dan menemui warga yang melakukan aksi protes tersebut. Kepada masyarakat, Sunaryanta berjanji akan berusaha mengkomunikasikan keluhan mereka kepada pemerintah provinsi karena jembatan tersebut merupakan wewenang dari provinsi.
"Saya akan sampaikan itu. Tentu jika dibuat jembatan darurat tidak serta merta jadi karena ada mekanisme anggaran," kata Sunaryanta.
Kepala Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan, dan ESDM DIY Bambang Sugaib mengungkapkan, pemerintah memang berencana memperbaiki aksesibilitas ke Gedangsari. Salah satunya meningkatkan kapasitas jembatan; untuk jembatan Bancakan tersebut, anggarannya terbatas hanya untuk pembangunan jembatan semata.
Baca Juga:Pasca Putus, Warga Dua Jorong di Sijunjung Bangun Jembatan Darurat
"Kalau untuk jembatan darurat memang tidak ada. Maka itu harus kita pikirkan bersama," tandasnya.
Karena belum ada titik temu, kedua belah pihak kembali akan bertemu kembali pada Jumat (9/4/2021) mendatang. Mereka bertemu untuk membicarakan masalah teknis terkait dengan pembangunan jembatan darurat tersebut. Pasalnya, jembatan darurat akan membutuhkan sumber daya yang besar.
Kontur lebar sungai tersebut juga tidak memungkinkan untuk dibangun jembatan darurat. Menurut Bambang, jembatan darurat harus didirkan dengan kuat dan memenuhi standar keselamatan. Padahal, sungai tersebut cukup lebar, sehingga dari kajian teknis, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.
"Anggaran jembatan ini hanya untuk pembangunan jembatan. Tidak ada untuk jembatan darurat," paparnya.
Kontributor : Julianto
Baca Juga:Detik-Detik Jembatan Ahmad Yani Ambruk Saat NTT Banjir, Tenggelam ke Sungai
