SuaraJogja.id - Pengurus Ikatan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) di daerah banyak yang mati suri. Tidak banyak kegiatan dilakukan, termasuk dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini.
"Kadin daerah seolah mati suri, terutama luar Jawa. Kadin di kabupaten/kota hanya aktif ketika akan ikut serta dalam musyawarah nasional saja," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional Arsyad Rasjid usai bertemu Ketua Kadin DIY, GKR Mangkubumi di Royal Ambarrukmo, Minggu (23/05/2021).
Menurut calon ketua Kadin tersebut, pengurus Kadin di daerah seharusnya ikut menciptakan banyak pengusaha di Indonesia pada masa pandemi ini. Dengan demikian organisasi tersebut dapat menaikkan level pengusaha dan bersinergi dengan pemerintah.
Sebab para pengusaha yang menjadi anggota Kadin berperan penting dalam membangkitkan perekonomian yang lumpuh akibat pandemi Covid-19. Peran inin penting karena pandemi dirasa memperparah perang ekonomi dunia meski seluruh negara mengalami kesulitan yang sama.
Baca Juga:Harga Vaksin Gotong Royong Dinilai Mahal, Begini Penjelasan Kadin
Namun diyakini Arsyad, Indonesia memiliki daya tawar lebih tinggi. Negara ini mempunyaii lumbung pangan tersendiri yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Sekarang, semua negara punya masalah [pandemi Covid-19]. Tapi indonesia punya SDA (sumber daya alam-red) kaya sekali, kita punya semuanya juga makanan pertanian, kelautan, kita negara archipelago. Kalau populasi kita punya pasar begitu besar 260 juta. Ditambah kita siap menyambut demografi, formula ini tak dimiliki negara lain,” tandasnya.
Arsyad menambahkan, kemajuan teknologi informasi diharapkan menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk pulih dari pandemi. Apalagi seluruh piranti penggerak teknologi membutuhkan baterai yang mineralnya dihasilkan oleh Indonesia.
Karenanya para pengusaha di Kadin perlu mengubah pola pikir. Kadin harus menjadi perusahaan yang sahamnya dimiliki Kadin Daerah dan Asosiasi di dalamnya.
"Dengan pola pikir itu Kadin bisa memberikan deviden pada pemegang sahamnya dan tanpa midset itu kultur dari Kadin Indonesia tak sesuai dengan yang dipikirkan. Kadin harus berkolaborasi dengan pemerintah, baik di pusat maupun daerah dan sekarang sudah berjalan, harus dioptimalkan kedepan,” ungkapnya.
Baca Juga:Soal Vaksin Gotong Royong, Pemerintah Tegaskan Tak Jadi Barang Dagangan
Sementara Mangkubumi mengungkapkan, Kadin DIY sepakat harus ada sinergi yang apik antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Apalagi, diketahui perusahaan letaknya di kabupaten/kota sehingga daerahlah yang paling tahu kondisi serta problematika dihadapi.
"Kalau kita bicara kewilayahan, yang punya perusahaan kan wilayah jadi bagaimana wilayah diperkuat dan pendataan juga permasalahan ada di kabupaten/kota. Kadin provinsi jadi fasilitator dan pusat jadi regulator. Namun siapa yang akan kita dukung, masih akan ada mekanisme nanti dan kita lihat saja,” imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
