SuaraJogja.id - Meski Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat belum resmi diperpanjang, sejumlah pekerja di DI Yogyakarta menolak jika kebijakan itu akan diterapkan kembali.
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Korwil DIY menganggap bahwa PPKM Darurat yang dilaksanakan sejak 3-19 Juli tak memberikan solusi bagi masyarakat.
"Tidak adanya solusi selama PPKM ini, tentu kami menolak jika PPKM Darurat akan diperpanjang lagi. Banyak yang terdampak termasuk pekerja dan buruh," ungkap Ketua SBSI Korwil DIY Dani Eko Wiyono dihubungi wartawan, Senin (19/7/2021).
Ia menerangkan dengan tak dilanjutkannya PPKM Darurat, akses jalan masuk harus kembali dibuka. Selain itu bagi aparat tidak melakukan kekerasan pada rakyat dan memberikan jaminan hidup pada rakyat.
Baca Juga:Antisipasi Takbiran Keliling, Polisi Sekat 110 Titik Jalan di Medan Malam Ini
"Termasuk mulai melakukan percepatan pemulihan ekonomi yang lumpuh dengan menggunakan standar protokol kesehatan," ujar Dani.
Ia menambahkan bahwa situasi pandemi rawan bagi perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sehingga pemerintah harus menjamin kepada pekerja tidak menjadi korban PHK dari perusahaan tempatnya bekerja.
"PHK atau istilah dirumahkan jangan sampai terjadi. Kaki tahu kondisi saat ini memang chaos. Tapi perusahaan tak bisa seenaknya melakukan itu," kata dia.
SBSI DIY sebelumnya juga memberikan sejumlah opsi kepada pemerintahan untuk menyewa sejumlah motel dan penginapan. Hal itu mengingat jumlah RS dan selter di Yogyakata penuh, bahkan tak menerima pasien Covid-19.
"Jangan sampai terjadi lagi, kami memberikan masukan agar menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan ruang isolasi yang penuh. Ketika memang di RS masih ada ruangan untuk pasien Covid-19 ya harus diprioritaskan," kata Dani.
Baca Juga:Aji Mumpung, Pengurus Truk Merak Jual Surat Antigen Palsu di Pelabuhan Merak
Sejalan untuk menekan angka penyebaran Covid-19, pemerintah juga terus memberikan vaksinasi kepada warga. Munculnya vaksinasi berbayar yang baru-baru ini mencuat, Dani juga meminta agar hal itu tak dilakukan.
"Warga sudah cukup terseok-seok karena kebijakan pemerintah. Lalu ada vaksinasi berbayar, bagaimana masyarakat tidak tertekan. Apalagi penghasilan mereka tak maksimal selama PPKM kemarin," ujarnya.
