alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Masih 12,8 Persen, Menteri Desa PDTT Minta DIY Fokus Pengentasan Kemiskinan

Eleonora PEW Rabu, 10 November 2021 | 20:56 WIB

Masih 12,8 Persen, Menteri Desa PDTT Minta DIY Fokus Pengentasan Kemiskinan
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan paparannya di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (10/11/2021). - (Kontributor SuaraJogja.id/Putu)

Menurut Halim, pendataan secara mikro akan membuat Pemda mengetahui secara detial permasalahan yang dihadapi masyarakat.

SuaraJogja.id - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta daerah, termasuk DIY untuk fokus pada pengentasan kemiskinan. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat program pengentasan kemiskinan ekstrem.

Meski DIY tidak masuk dalam kategori daerah yang mengalami kemiskinan ekstrim, hingga saat ini angka kemiskinan masih cukup tinggi sekitar 12,8 persen dari sekitar 3,8 juta penduduk. Pandemi COVID-19, yang tidak kunjung usai, membuat target penurunan angka kemiskinan dibawah 7 persen masih sulit dilakukan.

”Langkah konkrit yang sering saya sampaikan tiap-tiap desa kelurahan perlu melakukan pemutakhiran data desa berbasis mikro untuk penuntasan kemiskinan ekstrim berbasis desa dengan merujuk pada data micro," ungkap Halim usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultqn HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (10/11/2021).

Menurut Halim, pendataan secara mikro akan membuat Pemda mengetahui secara detial permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian langkah-langkah yang tepat bisa dilakukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Baca Juga: Mendes PDTT Kunjungi Hutan Pinus Sari Mangunan: BUMDes Harus Sejahterakan Warga Desa

Sebab upaya pengentasan kemiskinan antardaerah memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan modifikasi di tiap-tiap daerah maka bisa memunculkan persamaan persepsi antarlembaga dan masyarakat dalam mengurangi angka kemiskinan.

"Itu tadi makanya pendekatannya level desa berbasis data mikro, sehingga maka semua hal akan bisa bertanggung dengan kelurahan," ungkapnya.

Halim menambahkan, Kementerian yang dinaunginya terus berupaya membantu pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Meski harus terus melakukan refocusing anggaran selama pandemi, upaya pengembangan desa wisata terus dilakukan dengan anggaran yang ada. Saat ini ada sekitar 74.961 desa wisata di Indonesia yang membutuhkan pemulihan ekonomi.

Di DIY misalnya, Kementerian tersebut mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13 Miliar untuk pengembangan desa wisata pada 2021 ini. Meski tidak memenuhi kebutuhan seluruh desa wisata di DIY, paling tidak bantuan yang diberikan membantu pertumbuhan ekonomi dan pariwisata kota ini.

"Memang kecil jika dibandingkan dengan jumlah desa wisata di jogja, tapi diharapkan bisa membantu," ungkapnya.

Baca Juga: Kunjungan Kerja, Gus Menteri Siapkan Kebumen Bebas Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait