SuaraJogja.id - Pemerintah Indonesia baru saja secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Tak sedikit masyarakat yang merasa keberatan dengan keputusan harga terbaru BBM yang ditetapkan pemerintah tersebut.
Pakar kebijakan publik UGM Wahyudi Kumorotomo menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk membuat kerangka kebijakan yang lebih komprehensif. Tidak bisa lantas reaktif saja membuat keputusan untuk menaikkan harga BBM.
"Nah sekarang kita perlu buat kerangka kebijakan yang komprehensif. Bahwa pertama perlu diversifikasi energi dan kedua perlu upayakan di sektor transportasi itu, memang betul-betul cara kita menggunakan transportasi itu lebih hemat, lebih tidak tergantung pada energi fosil," ujar Wahyudi saat dihubungi, Minggu (4/9/2022).
Menurutnya semua pihak perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya terhadap krisis energi di masa yang akan datang. Mengingat dampaknya yang akan besar dan sangat dirasakan bagi masyarakat.
Baca Juga:Terimbas BBM, Moda Transportasi Air di Kayong Utara Bakal Naikan Harga Tiket Sampai 23 Persen
Pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi untuk memecahkan persoalan energi. Salah satunya dengan persiapan mengambil kebijakan dalam jangka panjang.
"Jangan hanya reaktif seperti yang sekarang ini, karena tiba-tiba mendadak ya ABPN tidak bisa 'nomboki' untuk subsidi energi kita, tiba-tiba menaikkan lalu masyarakat bergejolak," ucapnya.
"Itu karena kita tidak menyiapkan pola dimana kita bisa lebih hemat dengan energi. Pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan menyediakan transportasi publik dan energi alternatif," sambungnya.
Negara disebut terlambat untuk memberikan kesadaran secara kolektif untuk lebih menghemat energi yang tersisa. Misalnya saja bisa dimulai dengan bersepeda untuk jarak pendek hingga menggunakan kendaraan listrik seperti yang telah dilakukan di berbagai negara maju.
Jika tak ada perencanaan yang matang terkait persoalan energi ini, kata Wahyudi, semua pihak akan terus menerus terkaget-kaget seperti saat ini.
Baca Juga:Demo Buruh Tolak Harga BBM Naik Akan Terpusat Di DPR RI
"Jadi kalau tidak ada kerangka kebijakan energi dalam jangka panjang yang komprehensif dimana pemerintah dan masyarakat itu mengantisipasi persoalan energi dalam jangka panjang, kita akan tetap terkaget-kaget terus," tegasnya.
- 1
- 2
