"Perlu evaluasi rutin terkait dengan tukin ya," tegasnya.
Bukan hanya itu, upaya perbaikan mentalitas dan moral birokrat pegawai pajak juga perlu dilakukan. Tingginya tukin, harus diiringi diperbaiki mentalitas birokrat yang baik.
"Bagaimana mereka harus memiliki mentalitas yang baik, untuk tidak mudah kena suap. Bagaimana mereka bisa menjaga pola pemerintahan 'clean government'. Untuk kukuh, kuat terhadap godaan dan tegas terhadap berbagai hal yang mungkin penyelewengan," jelasnya.
Ia merasa khawatir dan menduga, bisa jadi selama ini aspek mentalitas dan moralitas tidak disentuh; hanya menyentuh aspek ekonomi.
"Aspek sosialnya, pengembangan karakter birokrat, jangan-jangan terabaikan, Soal mental ini hal yang sulit. Terkadang sudah mendapat gaji tinggi, pegawai tetap korup," kritiknya.
"Kadang kala, tidak ada korelasi upah yang tinggi itu tidak akan korup. Dalam banyak kasus, para pelaku korupsi justru yang punya kemampuan ekonomi tinggi. Harus ada revolusi mental, revolusi karakter," tegasnya.
Kasus ini juga berpotensi tinggi mengikis kepercayaan publik kepada kantor pajak. Padahal, saat ini merupakan bulan-bulan pelaporan SPT.
"Orang menjadi dis-trust terkait dengan pajak. Misalnya, kadang kala pajak tinggi, tapi ternyata uangnya tidak benar-benar optimal kembali kepada rakyat. Bisa muncul distrust itu," lanjutnya.
Kontributor : Uli Febriarni
