SuaraJogja.id - Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi titik penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa ini semakin meneguhkan Yogyakarta dalam mendukung penegakan kedaulatan NKRI.
Namun saat ini peristiwa tersebut semakin tereduksi walaupun peristiwa bersejarah yang episentrumnya di Yogyakarta tersebut telah resmi menjadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara (HPKN) dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang penetapan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
"Generasi muda akan melihat bagaimana sebenarnya peristiwa serangan umum 1 maret yang selama ini tereduksi," ujar Sejarawan UGM, Sri Margana dalam saresehan perayaan 1 Tahun HPKN di Monumen Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta, Selasa (28/2/2023) malam.
Karenanya melalui HPKN, peristiwa bersejarah tersebut perlu ditanamkan nilai-nilainya pada generasi muda. Terlebih dalam menghadapi berbagai tantangan yang mengganggu kedaulatan negara.
Baca Juga:Memandang Serangan Umum 1 Maret dari Perspektif Taktis Kedua Belah Pihak
Generasi muda bisa berkaca pada peristiwa Yogyakarta yang menjadi Ibu Kota pada 1949 pasca Jakarta dikepung Belanda.
Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Raja Kraton Yogyakarta memiliki peranan sangat penting dan besar dalam mendukung penegakan kedaulatan negara pada waktu itu.
Para founding fathers di bawah kepemimpinan Sukarno, Mohammad Hatta, Panglima Besar Jenderal Soedirman, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Syafruddin Prawiranegara dan tokoh-tokoh penting lainnya, berhasil mengajak seluruh komponen bangsa bahu membahu merebut kembali Ibu Kota negara yang telah dikuasai oleh penjajah.
"Penegakan kedaulatan negara ini adalah kerja kolektif bersama," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY, Dian Lakshmi Pratiwi mengungkapkan dengan ditetapkannya peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai HPKN, semua pihak berkewajiban untuk terus mengkaji dan mengedukasi masyarakat akan peristiwa tersebut.
"Juga menyebarluaskan temuan terbaru yang terkait," paparnya.
Dian menambahkan, upaya-upaya penegakan kedaulatan negara mempunyai nilai-nilai penting yang harus terus dijaga. Dengan demikian menjadi penyadaran bagi masyarakat terutama dalam menghadapi berbagai ancaman yang makin kompleks.
Dian mengaku tidak mudah mengekplorasi dan mempresentasikan nlai HPKN kepada masyarakat. Namun, Disbud mencoba menggali lebih detil peristiwa sejarah tersebut supaya dapat disosialisasikan kepada masyarakat.
"Momentum HKPN menjadi penyadaran bersama, Indonesia masih membutuhkan suatu kekuatan besar kolektif dalam menegakkan kedaulatan negara. Keluarnya Keppres tersebut, menjadi semangat baru kami untuk berkolaborasi dan menyebarkan kepada masyarakat terutama bagi yang belum memahami bagaimana peristiwa bersejarah ini serta yang terpenting bagaimana mengimplementasi dan mengaktualisasi sebagai tujuan utama," tandasnya.
Wakil Gubernur DIY, Paku Alam X mengungkapkan harapan agar momentum sejarah perjalanan bangsa bisa dimaknai mendalam oleh segenap masyarakat Indonesia. Peringatan HPKN hendaknya dimaknai sebagai membuka hati sanubari agar menjadi suluh penerang dalam mengabdi dan mencintai tanah air.
"Dengan perenungan ini mari kita maknai malam tirakat agar bangsa ini tetap di jalan lurusnya. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan berkat bagi keselamatan seluruh masyarakat, bangsa dan negara," imbuh dia.
