SuaraJogja.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ikut buka suara terkait persoalan DIY yang mengalami darurat sampah saat ini. Penutupan TPST Piyungan selama 45 hari sejak 23 Juli hingga 5 September 2023 pun disorotinya.
Ditemui di UGM, Kamis (03/08/2023), Basuki mencoba ikut mencari solusi atas persoalan sampah di DIY meski sebenarnya merupakan kewenangan Pemda DIY. Diantaranya dengan menambah kapasitas di TPST Piyungan.
" [TPST] piyungan, kita juga lagi dilihat oleh dirjen cipta karya apa yang harus kita lakukan untuk menambah kapasitas itu untuk menampung sampah," paparnya.
Menurut Basuki, dari hasil laporan Dirjen Cipta Karya, ke depan akan dilakukan tindak lanjut untuk mengatasi keterbatasan kapasitas TPST Piyungan untuk menampung sampah dari Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Termasuk pemanfaatan teknologi yang memungkinkan untuk pengolahan sampah.
Baca Juga:Viral, Warga Jogja Berebut Buang Sampah ke Truk Pengangkut Usai TPST Piyungan Ditutup
Namun pengembangan teknologi baru akan dilakukan dalam waktu jangka panjang. Saat ini Kementerian PUPR baru akan menerapkan kebijakan jangka pendek.
"Untuk teknologi, ya tentu itu kan jangka panjang ya kalau itu ya. Ini sekarang ini mau kita lihat jangka pendeknya apa ya. [Tambahan] tpst, saya belum lihat," tandasnya.
Secara terpisah Asisten Sekda DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tri Saktiyana di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (03/08/2023) meminta masyarakat mengerem pembuangan sampah organik maupun non organik. Sebab saat ini penampungan sampah masih terbatas ke TPST Piyungan, termasuk di Kota Yogyakarta.
"Masyarakat diharapkan untuk mengurangi timbunan sampah dengan biopori, membuat jugangan sementara dan lainnya. Apalagi ada beberapa sampah yang belum terkendali, di piyungan masih selektif sekali untuk pembuangan sampah, dengan penjagaan yang ketat,"imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
