SuaraJogja.id - Sebanyak 12 jurnalis Akurat.co biro Yogyakarta atau Akurat Jogja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh PT Akurat Sentra Media. Sebanyak 12 jurnalis tersebut di-PHK tanpa pesangon dari perusahaan setempat.
Kasus PHK sepihak tersebut sedang ramai diperbincangkan, pasalnya 12 jurnalis yang terdiri dari reporter dan asisten redaktur harus membuat 200 artikel per hari. Kala mengajukan negosiasi, para jurnalis justru mendapat kabar pemecatan.
Saat ini kasus tersebut berlanjut ke meja hijau, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendampingi menyayangkan pihak perusahaan yang tak datang pada sidang perdana pada Rabu (1/11/2023).
Lalu bagaimana kronologi PHK 12 jurnalis Akurat.co tersebut bermula?. Apakah tidak ada pemberitahuan dari perusahaan setempat dengan alasan pemecatan tersebut?.
Baca Juga:TikTok Berencana Potong Gaji dan PHK Karyawan
Salah satu perwakilan mantan jurnalis Akurat.co biro Yogyakarta, Ahada Ramadana mengatakan kasus itu berawal dari tanggal 20 Desember 2022 lalu. Sejumlah rombongan dari manajemen Akurat.co Jakarta berkunjung ke Jogja.
Manejemen memberikan target untuk pembuatan 200 artikel atau berita per harinya. Jumlah itu dibebankan kepada tim Akurat.co Yogyakarta yang terdiri dari 8 penulis dan 4 asisten redaktur.
"Itu dalam sehari, reporter harus membuat sekitar 25 artikel. Lalu asisten redaktur mengedit 50 artikel per harinya. Itu jelas tidak masuk akal," sebut Ahada dari keterangannya, dikutip Kamis (2/11/2023).
Ahada merinci, jika dalam produksi artikel reporter mencari bahan, menulis, hingga mengunggah konten berita ke CMS selama 1 jam untuk 1 berita, tentu penulis bekerja selama 25 jam sehari tanpa makan, bahkan ke kamar mandi pun urung dilakukan.
"Target ini imbasnya ke kualitas artikel. Jadi menegosiasi jumlah artikel yang perlu kami tulis. Tapi dalam proses itu, kami justru mendapat kabar pemecatan melalui Kepala Biro Jogja pada 3 Januari 2023," terang dia.
Baca Juga:Nokia PHK 14.000 Karyawan Buntut Ekonomi Lesu
Untuk diketahui, di manajemen Akurat.co Yogyakarta sebanyak 12 jurnalis berstatus karyawan kontrak, dan hanya Kepala Biro yang merupakan karyawan tetap.
Surat PHK Tak Berkenan Diberikan
Hal senada juga membuat kesal mantan jurnalis Akurat.co lainnya, Dian Dwi Anisa mengatakan 10 hari setelah kabar pemecatan dari Kepala Biro Yogyakarta, secara resminya pada 11 Januari 2023, pihak akurat Jakarta baru menyampaikan pemecatan secara daring.
Para pegawai Akurat.co Jogja meminta surat PHK pada pertemuan melalui zoom itu. Namun hal itu tak diberikan oleh perusahaan dengan alasan yang berbelit-belit.
"Ketika saya minta langsung surat PHK ke manajemen Jakarta, mereka memang tidak berkenan memberikannya. Kami di-PHK tanpa surat PHK, hanya paklaring. Alasan pemecatan juga tidak jelas," ujar dia.
Ia menambahkan pada surat kontrak kerja ada satu poin yang memang menjadi kerugian seluruh pegawai tersebut. Pada Pasal 12 ayat 7, klausul pernyataan yang berinti para pegawai tak berhak mengajukan tuntutan, klaim, gugatan atau permintaan ganit rugi/kompensasi dengan bentuk apapun kepada perusahaan.
"Kami cek di kontrak kerja, karyawan kontrak ini dilarang menuntut perusahaan. Kami konsultasikan ke Disnaker dan poin itu batal demi hukum," kata Dwi.
Akibat pemecatan sepihak itu, para jurnalis dan perusahaan sempat melakukan mediasi dengan penengahnya yakni, Disnakertrans DIY. Hal itu juga sudah dikeluarkan Surat Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial tertanggal 13 Aprip 2023 dan Surat Anjuran dari Disnakertrans ke perusahaan pada 9 Mei 2023.
Namun kedua surat itu tak digubris oleh PT Akurat Sentra Media, dan berakhir deadlock. Sehingga 12 jurnalis didampingi kuasa hukum memperkarakan PHK sepihak itu.
Kuasa Hukum dari LBH Pers, Victor Mahrizal menganggap perusahaan main-main dengan kasus tersebut. Pasalnya di sidang pertama pihak perusahaan tak datang.
"Ini menjadi catatan kami. Apakah pihak Akurat ini mau kooperatif atau tidak. Kalau memang tidak bisa menghadiri sidang, harapannya ya pihak tergugat atau kuasa hukumnya, segera menghubungi kami untuk bertemu membicarakan realisasinya bagaimana. Kalau tidak ya proses ini tetap berlanjut," ujar Victor.
Kualitas Berita Buruk karena Target Berita Tak Masuk Akal
Koordinator Divisi Advokasi, Gender dan Kelompok Minoritas, Nur Hidayah Perwitasari mengatakan kasus PHK sepihak yang menimpa 12 wartawan di PT Akurat Sentra Media ini menjadi preseden buruk bagi dunia pers di Indonesia.
"Target produksi berita yang tidak masuk akal itu tentu saja merusak kualitas jurnalistik. Industri media harus fair, tidak boleh ada eksploitasi pekerja media di balik ruang redaksi," katanya.
Dikatakannya, PHK bisa saja dilakukan oleh perusahaan. Namun proses PHK tersebut harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.
"LBH Pers bersama AJI Yogyakarta memperjuangkan hak para jurnalis. Hak-hak pekerja harus diberikan. Para pekerja media ini menjadi korban media yang tidak profesional," katanya.
Wita juga mengingatkan agar perusahaan media taat hukum. Apabila perusahaan tidak memenuhi kewajibannya membayarkan hak pekerja seperti upah, pesangon maupun THR, tentu ada konsekuensi sanksi.
"Ini menjadi catatan yang akan kami teruskan ke Kementerian Tenaga Kerja maupun ke Dewan Pers. Kami mendesak agar ada sanksi berat bagi perusahaan media yang melakukan pelanggaran ketenagakerjaan dan tidak taat hukum. Mulai dari teguran, pencabutan izin hingga sanksi penutupan perusahaan," kata dia.
