SuaraJogja.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM-KM UGM) menobatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai nominasi alumnus UGM paling memalukan. Kajian setebal 330 halaman serta sertifikat diserahkan langsung kepada 'manipulasi' Jokowi di Bundaran UGM, Jumat (8/12/2023) kemarin.
"Bersamaan dengan itu akan kita serahkan sertifikat alumnus UGM paling memalukan kepada beliau (Jokowi). Karena kita yakin beliau tidak akan pernah datang ke tempat ini, kita hadirkan manipulasi beliau, sebenarnya juga mirip-mirip," kata Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor, dikutip Sabtu (9/12/2023).
Disampaikan Gielbran, nantinya sertifikat dan kajian komperhensif itu akan dikirim langsung ke istana negara. Hal ini sebagai wujud nyata bahwa massa aksi yang hadir langsung kali ini secara sah memberikan gelar alumnus UGM paling memalukan kepada Jokowi.
Selain simbolis penyerahan kajian serta sertifikat kepada 'manipulasi' Jokowi tersebut, BEM-KM UGM juga membacakan Maklumat Bulaksumur. Ada tiga poin penting dalam maklumat tersebut.
Baca Juga:Kecewa Kinerja Dua Periode, Jokowi Dinobatkan Sebagai Alumnus UGM Paling Memalukan
Pertama menciptakan iklim bernegara yang lebih demokratis dan mengedepankan kepentingan rakyat.
Kedua menegakkan kembali konstitusi yang telah ambruk dengan setegak-tegaknya dan menghilangkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan bernegara.
Ketiga mencabut UU Ciptaker beserta produk legislasi lainnya yang menyengsarakan rakyat.
Pemberian nominasi alumnus UGM paling memalukan kepada Jokowi ini sendiri merupakan bentuk kekecewaan atas capaian presiden yang selama dua periode memimpin bangsa Indonesia masih belum bisa menyelesaikan berbagai permasalahan fundamental yang ada.
"Mulai dari kasus korupsi, yang sekarang justru pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi justru menjadi pelaku kriminal," ujar Gielbran.
Baca Juga:Nawawi Pomolango Jadi Ketua KPK Sementara Gantikan Firli Bahuri, Pukat UGM Soroti Hal Ini
"Belum bicara soal kebebasan berpendapat revisi UU ITE sangat amat mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi, belum bicara soal konstitusi yang sangat ambruk," imbuhnya.
Terbukti bersalahnya hakim konstitusi dalam sidang MKMK itu, kata Gielbran, menjadi gerbang awal sekaligus bukti empiris MK tidak independen. Hal itu tak terikat erat dengan kedekatan personal kekeluargaan antara Jokowi dan Anwar Usman.
Belum lagi kemudian tentang indeks demokrasi yang semakin lama semakin merosot lewat kriminalisasi. Kumpulan persoalan yang masih belum terurai itu yang membuat Jokowi kemudian mendapat 'penghargaan' dari BEM-KM UGM.
"Sehingga kita merasa sudah tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumnus paling memalukan di UGM," ungkapnya.
